Bergabung dengan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil nasional, regional, dan internasional untuk memulai tekanan baru untuk mengamankan kebebasan mereka, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengutuk pemenjaraan yang sedang berlangsung atas tuduhan yang dibuat-buat kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (NEC) dan empat staf dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Kamboja (ADHOC), sebuah LSM nasional terkemuka di Kamboja. Anggota parlemen menyerukan diakhirinya pelecehan peradilan terhadap mereka dan mendorong penggalangan dukungan dari masyarakat internasional untuk membela lima pembela HAM tersebut yang kini telah menghabiskan lebih dari 100 hari dalam penahanan pra-sidang.
"Kita harus tegas dalam dukungan kami untuk pembebasan mereka. Tidak boleh ada penangkapan atau pemenjaraan yang sewenang-wenang dan anggota masyarakat sipil tidak boleh ditempatkan pada risiko karena melakukan pekerjaan mereka membela HAM dan Demokrasi, "kata Ketua APHR Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia.
"Tuduhan dalam hal ini adalah jelas bermotif politik dan telah merusak aturan hukum yang sudah lemah di Kamboja. Pihak berwenang harus membebaskan lima pembela HAM jika mereka berharap kesempatan untuk menyelamatkan kredibilitas mereka di mata internasional. "
Empat anggota staf ADHOC - Ny Sokha, Yi Soksan, Nay Vanda, dan Lim Mony - ditangkap pada tanggal 28 April, bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal NEC Ny Chakrya, dan baru dikenai tuntutan empat hari kemudian atas dugaan menyuap saksi dalam kasus yang sedang berlangsung terhadap wakil Pemimpin Oposisi Kem Sokha. Petmintaan banding mereka penangguhan penahanan ditolak pada tanggal 13 Juni, dan mereka menghadapi sepuluh tahun penjara jika terbukti bersalah.
"Pemerintah Kamboja membuat olok-olok terhadap hukum dengan mengupayakan kriminalisasi terhadap individu-individu tersebut," kata Santiago. "Keterlaluan menempatkan pekerja LSM diadili karena menyediakan bantuan hukum yang sah untuk warga yang membutuhkan apalagi ada fakta bahwa pengadilan jelas digunakan oleh pemerintah untuk alat agenda politik."
Pemenjaraan lima pembela HAM terjadi dalam konteks situasi politik di Kamboja yang semakin memusuhi masyarakat sipil. Pada tahun lalu, telah nampak peningkatan tajam dalam pelecehan, intimidasi, dan serangan terhadap oposisi dan suara-suara independen termasuk adanya lonjakan jumlah tahanan politik di Kamboja. Tanggal 10 Juli terjadi pembunuhan terhadap komentator politik terkemuka Kem Ley, hal ini menimbulkan kekhawatiran tambahan tentang keselamatan masyarakat sipil.
"Kami telah mendapat laporan adanya serangan habis-habisan terhadap masyarakat sipil di Kamboja," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI. "Ini harus diakhiri. Pihak berwenang memiliki tugas untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil - termasuk yang kritis terhadap pemerintah -. Memiliki ruang untuk beraktivitas secara bebas dari penganiayaan dan intimidasi "
"Untuk lima yang tetap di penjara sesungguhnya sedang terlanggar hak-hak dasar mereka: Ketahuilah bahwa kita tidak lupa Anda dan kami berdiri dengan Anda dalam solidaritas," kata anggota Majelis Nasional Kamboja Mu Sochua.
"Kami akan terus menyerukan pembebasan Anda dan mendorong maju menuju masa depan untuk Kamboja di mana hak asasi manusia dilindungi dan kehendak rakyat dihormati."
Solo, 10/8/2016, anggota komisi XI FPDIP dan board APHR
Anggota APHR - Kika: Mercy Barends (RI), Mo Sochua (Cambodia), Teodoro Baguilat (Philipina), Katshuri Patto (Malaysia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar