Jumat, 25 November 2016

Pancasila sebagai strategy counter radikalisme

Dalam panel bertopik Challenges for Women in Muslim Countries, The Perspective of Women Muslim Democrats, Eva Sundari mendiskusikan menguatnya radikalisme sebagai ancaman terhadap perempuan. Ratusan perda yang berisi pembatasan dan pelarangan yang khusus untuk perempuan berdampak pada menyempitnya kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya maupun keluarganya (25/11/16)

Perda-perda yang diskriminatif tersebut misalnya pembatasan waktu dan ruang  perempuan untuk bergerak berujung pada tingkat kesejahteraan ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki sehingga rendah pula modalitas para perempuan. Di tingkat nasional, penetapan minimum umur  perempuan untuk menikah yaitu 16th akan tetap menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu melahirkan dan tentu saja penyebab rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja.

Eva Sundari menawarkan Pancasila sebagai prinsip-prinsip nilai dalam mengembangkan demokrasi di negara muslim krn kekuatan Pancasila yang sangat Islami dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi universal. Jika Pancasila bisa menjadi penangkal radikalisme di Indonesia yang mayoritas muslim, tentu bisa digunakan di negara-negara Islam yg sedang berkonflik maupun punya potensi konflik karena konflik atau perang saat ini hanya terjadi antar muslim sendiri.

Kekuatan Pancasila adalah sifat inclusive karena masing-masing sila saling melengkapi sehingga bisa menciptakan perilaku tolerans dalam masyarakat yang majemuk. Sehingga, menjadi solusi bagi adanya global trend dari radikalisme yang dipicu dari sikap dan mentalitas intoleransi yang ekslusif dan dapat berujung pada perilaku terorisme.

Dalam panel tersebut ada beberapa narsum dari negara-negara lain yaitu Nurul Izzah Anwar (Parliament Malaysia), Reem Abu Hassan (bekas Mensos Jordan), Yoriko Kawaguchi (eks MP Jepang), Zahra Saeedi Mobarak (Parliament Iran) dan dimoderatori Ima Abdulrachim dari Habibie Institute. Panel tersebut adalah bagian dari Konperensi dari The Third World Forum for Muslim Democrats di Tokyo, tgl 24-25 Nov 2016.

Tokyo, 25/11/16,
Eva Sundari
Board APHR dan anggt Kaukus Pancasila, FPDIP DPR RI
Baca selanjutnya...

Senin, 05 September 2016

Panca Prasetya Calon Kepala Daerah PDIP tmsk Janji Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Izha Priyanti (Cabup Brebes) dan Eva Sundari
Menyadari keterkaitan status perempuan dengan efektifitas pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, maka PDI Perjuangan memasukkan isu kesetaraan gender dalam kontrak politik Panca Prasetya Calon Kepala Daerah kepada Rakyat. Penandatanganan Janji Setia ke rakyat tersebut ditandatangani para calon kepala daerah pada penutupan Sekolah Partai PDI Perjuangan sore kemarin (3/9/2016) di Depok.

Sebelumnya, sekretaris Sekolah Partai Eva Sundari menyampaikan realitas ketertinggalan perempuan di seluruh sektor terutama di sektor ekonomi. "Gender gap di sektor tenaga Kerja bisa dimaknai adanya hilangnya kesempatan ( opportunity lost) untuk menambah pertumbuhan ekonomi karena tidak optimalnya partisipasi perempuan di sektor produktif," ujar Eva Sundari dalam paparannya.

Febrina Leisisie Tantina (Cabup Pringsewu Lampung)
Peran dan komitmen kepala daerah untuk kesetaraan gender ini kunci untuk mengkompensasi kegagalan mencapai target MDGs sekaligus menjamin kesuksesan pencapaian target SDGs Indonesia. "Kader PDIP Bupati Idham Samawi dan Hasto Wardoyo  Kulonprogo terbukti bisa menekan AKI saat memimpin daerah masing-masing. Saat inilah best practices tersebut dilembagakan dalam Kebijakan DPP PDIP. " Eva Sundari memberikan contoh.

Peningkatan partisipasi perempuan sudah menjadi kebijakan DPP PDIP. "Badiklatpus misalnya, mensyaratkan peserta kaderisasi di semua tingkat mulai pratama hingga utama setidaknya ada 30% peserta perempuan," penjelasan Eva Sundari, yang sekaligus Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP.

Dalam penutupan Sekolah Partai PDIP pd tgl 3/9/2016 kemarin terpilih peserta terbaik perempuan Izha Priyanti, BupatI dan Calon incumbent Kab Brebes Jateng. DPP PDIP memberikan Buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) karangan BK. Pada penutupan tersebut affirmasi juga diberikan kepada peserta perempuan muda Febrina Lesisie Tantina yang akan bertarung di pilbup Kab Pringsewu Lampung untuk memberikan pidato mewakili peserta perempuan.

Depok, 4/9/2016, Eva Kusuma Sundari,
Secretaris Sekolah Partai dan Badiklatpus DPP PDIP
Baca selanjutnya...

Calon Kepala Daerah PDIP diminta Membangun Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati pada Pembukaan Sekolah Partai tanggal 30 Agustus 2016  mengeluhkan adanya beberapa kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan setelah menang pindah ke partai lain. Partai pengusung tidak bisa melakukan apapun karena memang tidak diatur di UU.

Perilaku ingkar janji tentu bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat dan tentu saja merugikan partai pengusung yang telah menyiapkan program visi misi untuk Kesejahteraan Rakyat dan telah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenangkannya di pemilu daerah.

Lemahnya etika dari para politisi ini berbahaya karena bisa mengantar pada perilaku pelanggaran hukum. "Tindakan korupsi yang masih akut di negeri ini juga disebabkan lemahnya etika dan kesantunan di dunia politik kita," kata Eva Sundari dalam penjelasan butir  membangun pemerintahan yang bersih (zero tolerance) terhadap korupsi dan KKN dari Panca Prasetya kepada Rakyat yang harus ditandatangani calon kepala daerah PDI Perjuangan pada Penutupan Sekolah Partai (3/9/2016).

Panca Prasetya juga mencantumkan butir janji untuk membangun politik Berkeadaban dengan memenangkan pilkada secara bersih pula. Komarudin Watumbun, Kepala Sekolah PDI Perjuangan menegaskan, "Ingat, janji itu diakhiri ancaman sangsi bahwa DPP akan mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya".

Panca Prasetya merupakan kontrak politik calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di pilkada serentak 2017 yang bentuknya janji setia ke rakyat dan PDI Perjuangan sebagai pengusung. "Kesetiaan dan Memenuhi Janji kepada Rakyat dan partai pengusung merupakan salah satu indikator integritas pemimpin. Semoga Sekolah Partai bisa mencetak para pemimpin yang berintegritas sehingga menjadi solusi untuk membangun bangsa ini", ujar Komarudin Watumbun.

Depok, 4/9/2016,
Eva Kusuma Sundari
sekretaris Sekolah Partai DPP PDIP
Baca selanjutnya...

Para Calon Kepala Daerah PDIP Berjanji untuk Melindungi Kebebasan Beragama

Butir pertama dari Panca Prasetya kepada Rakyat yang diamanatkan oleh DPP PDI Perjuangan kepada para calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan adalah janji Menegakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan penekanan khusus untuk melindungi kebebasan beragama yang saat ini menjadi problem serius kebangsaan. Memburuknya kebebasan beragama harus dihentikan oleh para kepala daerah karena dampak bola salju yang bisa memecah NKRI.

"Otonomi daerah tidak boleh memperlemah NKRI sebagai negara kesatuan. Visi misi para kepala daerah sebagaimana juga visi misi presiden dan gubernur-gubernur harus merujuk dan berorientasi pada Pancasila dan Konstitusi," pesan Ketua Umum Megawati di pidato Pembukaan Sekolah Partai PDI Perjuangan (30/8/2016). Memperkuat sistem presidensiil merupakan tujuan dari pendidikan untuk para calon kepala daerah PDI Perjuangan di pilkada serentak 2017.

Dalam diskusi tentang Panca Prasetya, Sekretaris Sekolah Eva Sundari menjelaskan situasi kebebasan beragama Indonesia yang masuk kategori buruk di dunia. "Dua indikator dari memburuknya toleransi beragama adalah jumlah peraturan pemerintah yang berisi pembatasan-pembatasan (terhadap penganut agama minoritas) dan jumlah serangan dari kelompok/organisasi masyarakat terhadap kelompok pemeluk agama minoritas. Keduanya amat tinggi jumlahnya di Indonesia," peringatan Eva Sundari.

Kepala Sekolah Komarudin Watumbun mengingatkan bahwa sesuai Konstitusi, sebagai negara hukum tidak ada mayoritas dan minoritas karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. "Mayoritas mungkin menang pemilu dan berkuasa, tapi kewajibannya melindungi kelompok minoritas dari praktek diskriminasi," ujar Watumbun.

Melindungi kelompok minoritas agar bisa bebas berketuhanan sesuai agama dan keyakinannya sejalan dengan pidato BK 1 Juni 1945 bahwa dalam beragama harus berkebudayaan, saling hormat terhadap pemeluk agama lain. "Pakailah  pendekatan konstitusi untuk menyelesailan masalah intoleransi atau radikalisme," pesan Eva Sundari kepada para calon kepala daerah menjelang penandatanganan Panca Prasetya di penutupan Sekolah Partai tgl 3/9/2016.

Depok, 4/9/2016,
Eva Kusuma Sundari
Sekretaris Sekolah Partai PDI Perjuangan
Baca selanjutnya...

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah DPRRI





Baca selanjutnya...