Senin, 05 September 2016

Panca Prasetya Calon Kepala Daerah PDIP tmsk Janji Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Izha Priyanti (Cabup Brebes) dan Eva Sundari
Menyadari keterkaitan status perempuan dengan efektifitas pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, maka PDI Perjuangan memasukkan isu kesetaraan gender dalam kontrak politik Panca Prasetya Calon Kepala Daerah kepada Rakyat. Penandatanganan Janji Setia ke rakyat tersebut ditandatangani para calon kepala daerah pada penutupan Sekolah Partai PDI Perjuangan sore kemarin (3/9/2016) di Depok.

Sebelumnya, sekretaris Sekolah Partai Eva Sundari menyampaikan realitas ketertinggalan perempuan di seluruh sektor terutama di sektor ekonomi. "Gender gap di sektor tenaga Kerja bisa dimaknai adanya hilangnya kesempatan ( opportunity lost) untuk menambah pertumbuhan ekonomi karena tidak optimalnya partisipasi perempuan di sektor produktif," ujar Eva Sundari dalam paparannya.

Febrina Leisisie Tantina (Cabup Pringsewu Lampung)
Peran dan komitmen kepala daerah untuk kesetaraan gender ini kunci untuk mengkompensasi kegagalan mencapai target MDGs sekaligus menjamin kesuksesan pencapaian target SDGs Indonesia. "Kader PDIP Bupati Idham Samawi dan Hasto Wardoyo  Kulonprogo terbukti bisa menekan AKI saat memimpin daerah masing-masing. Saat inilah best practices tersebut dilembagakan dalam Kebijakan DPP PDIP. " Eva Sundari memberikan contoh.

Peningkatan partisipasi perempuan sudah menjadi kebijakan DPP PDIP. "Badiklatpus misalnya, mensyaratkan peserta kaderisasi di semua tingkat mulai pratama hingga utama setidaknya ada 30% peserta perempuan," penjelasan Eva Sundari, yang sekaligus Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP.

Dalam penutupan Sekolah Partai PDIP pd tgl 3/9/2016 kemarin terpilih peserta terbaik perempuan Izha Priyanti, BupatI dan Calon incumbent Kab Brebes Jateng. DPP PDIP memberikan Buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) karangan BK. Pada penutupan tersebut affirmasi juga diberikan kepada peserta perempuan muda Febrina Lesisie Tantina yang akan bertarung di pilbup Kab Pringsewu Lampung untuk memberikan pidato mewakili peserta perempuan.

Depok, 4/9/2016, Eva Kusuma Sundari,
Secretaris Sekolah Partai dan Badiklatpus DPP PDIP
Baca selanjutnya...

Calon Kepala Daerah PDIP diminta Membangun Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati pada Pembukaan Sekolah Partai tanggal 30 Agustus 2016  mengeluhkan adanya beberapa kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan setelah menang pindah ke partai lain. Partai pengusung tidak bisa melakukan apapun karena memang tidak diatur di UU.

Perilaku ingkar janji tentu bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat dan tentu saja merugikan partai pengusung yang telah menyiapkan program visi misi untuk Kesejahteraan Rakyat dan telah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk memenangkannya di pemilu daerah.

Lemahnya etika dari para politisi ini berbahaya karena bisa mengantar pada perilaku pelanggaran hukum. "Tindakan korupsi yang masih akut di negeri ini juga disebabkan lemahnya etika dan kesantunan di dunia politik kita," kata Eva Sundari dalam penjelasan butir  membangun pemerintahan yang bersih (zero tolerance) terhadap korupsi dan KKN dari Panca Prasetya kepada Rakyat yang harus ditandatangani calon kepala daerah PDI Perjuangan pada Penutupan Sekolah Partai (3/9/2016).

Panca Prasetya juga mencantumkan butir janji untuk membangun politik Berkeadaban dengan memenangkan pilkada secara bersih pula. Komarudin Watumbun, Kepala Sekolah PDI Perjuangan menegaskan, "Ingat, janji itu diakhiri ancaman sangsi bahwa DPP akan mencabut dukungan terhadap kepala daerah yang melanggar Panca Prasetya".

Panca Prasetya merupakan kontrak politik calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di pilkada serentak 2017 yang bentuknya janji setia ke rakyat dan PDI Perjuangan sebagai pengusung. "Kesetiaan dan Memenuhi Janji kepada Rakyat dan partai pengusung merupakan salah satu indikator integritas pemimpin. Semoga Sekolah Partai bisa mencetak para pemimpin yang berintegritas sehingga menjadi solusi untuk membangun bangsa ini", ujar Komarudin Watumbun.

Depok, 4/9/2016,
Eva Kusuma Sundari
sekretaris Sekolah Partai DPP PDIP
Baca selanjutnya...

Para Calon Kepala Daerah PDIP Berjanji untuk Melindungi Kebebasan Beragama

Butir pertama dari Panca Prasetya kepada Rakyat yang diamanatkan oleh DPP PDI Perjuangan kepada para calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan adalah janji Menegakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan penekanan khusus untuk melindungi kebebasan beragama yang saat ini menjadi problem serius kebangsaan. Memburuknya kebebasan beragama harus dihentikan oleh para kepala daerah karena dampak bola salju yang bisa memecah NKRI.

"Otonomi daerah tidak boleh memperlemah NKRI sebagai negara kesatuan. Visi misi para kepala daerah sebagaimana juga visi misi presiden dan gubernur-gubernur harus merujuk dan berorientasi pada Pancasila dan Konstitusi," pesan Ketua Umum Megawati di pidato Pembukaan Sekolah Partai PDI Perjuangan (30/8/2016). Memperkuat sistem presidensiil merupakan tujuan dari pendidikan untuk para calon kepala daerah PDI Perjuangan di pilkada serentak 2017.

Dalam diskusi tentang Panca Prasetya, Sekretaris Sekolah Eva Sundari menjelaskan situasi kebebasan beragama Indonesia yang masuk kategori buruk di dunia. "Dua indikator dari memburuknya toleransi beragama adalah jumlah peraturan pemerintah yang berisi pembatasan-pembatasan (terhadap penganut agama minoritas) dan jumlah serangan dari kelompok/organisasi masyarakat terhadap kelompok pemeluk agama minoritas. Keduanya amat tinggi jumlahnya di Indonesia," peringatan Eva Sundari.

Kepala Sekolah Komarudin Watumbun mengingatkan bahwa sesuai Konstitusi, sebagai negara hukum tidak ada mayoritas dan minoritas karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. "Mayoritas mungkin menang pemilu dan berkuasa, tapi kewajibannya melindungi kelompok minoritas dari praktek diskriminasi," ujar Watumbun.

Melindungi kelompok minoritas agar bisa bebas berketuhanan sesuai agama dan keyakinannya sejalan dengan pidato BK 1 Juni 1945 bahwa dalam beragama harus berkebudayaan, saling hormat terhadap pemeluk agama lain. "Pakailah  pendekatan konstitusi untuk menyelesailan masalah intoleransi atau radikalisme," pesan Eva Sundari kepada para calon kepala daerah menjelang penandatanganan Panca Prasetya di penutupan Sekolah Partai tgl 3/9/2016.

Depok, 4/9/2016,
Eva Kusuma Sundari
Sekretaris Sekolah Partai PDI Perjuangan
Baca selanjutnya...

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah DPRRI





Baca selanjutnya...

Senin, 29 Agustus 2016

Pertemuan Kaukus Pancasila DPR RI dengan Ex Anggota Gafatar



Kaukus Pancasila bersama Ex Anggota Gafatar
dan kuasa hukum

Kaukus Pancasila mengadakan pertemuan dengan Ex Gafatar dihadiri oleh Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A.,MDE dan Bapak Charles Honoris dari Fraksi PDI-Perjuangan tanggal 24 Agustus 2016, bertempat di lantai 7 ruang 704, Fraksi PDI-Perjuangan. Pertemuan ini terungkap terjadi diskriminasi dan kriminalisasi terhadap para anggota ex Gafatar selama terjadinya pengusiran terhadap komunitas anggota Gafatar dari Kalimantan. Akibat yang timbul adalah kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh para anggota ex Gafatar tersebut. Kerugian materil yang dirasakan adalah hilangnya aset-aset anggota baik berupa benda bergerak seperti mobil dan motor yang di tahan oleh pihak aparat yang disita untuk dijadikan barang bukti tanpa adanya dokumen penyitaan, karena pada awalnya aset hanya diamankan dari kemungkinan amukan masa yang dapat menyebabkan kerusakan, namun pada belakangan hari, para anggota ex Gafatar menjadi kesulitan untuk mengakses aset mereka dengan alasan barang-barang tersebut telah dijadikan barang bukti kegiatan Gafatar yang dituduh melakukan makar. Dari kerugian tersebut para ex anggota Gafatar yang berjumlah hampir 8000 orang mengalami kerugian hingga Rp. 20 milliar. Kerugian ini belum termasuk nilai aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.
Sedangkan kerugian imaterial dirasakan oleh para ex anggota gafatar adalah terjadinya diskriminasi dan pembunuhan karakter para ex anggota yang kembali ke kampung halaman seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan hingga terusir dari kampung halaman karena penolakan dari masyarakat akibat isu Gafatar sebagai organisasi terlarang. Pada beberapa kasus, kepengurusan administrasi kependudukan seperti SKCK yang dilakukan oleh ex anggota Gafatar, pada SKCK tersebut pihak Kepolisian menuliskan didalam SKCK tersebut bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan sebagai anggota Gafatar. Penetapan Gafatar sebagai organisasi terlarang adalah pasca SKB yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan. Namun menariknya tidak ada satupun dari anggota ex Gafatar yang pernah melakukan tindak kejahatan. Bahkan Organisasi Gafatar sendiri adalah gerakan yang tidak pernah berniat untuk melakukan makar dan hanya sebagai gerakan sosial kemasyarakatan, tidak ada satupun dasar yang dapat digunakan untuk menuduh organisasi tersebut melakukan seuatu kegiatan Pidana dan makar. Namun pihak pemerintah terutama Kejaksaan yang menyusun SKB yang didasarkan oleh Fatwa MUI dan bukan berdasarkan alasan hukum semata. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya diskriminasi, stigmasisasi organisasi terlarang, kekerasan fisik dan psikis terhadap para anggota ex gafatar dimanapun mereka berada. Bahkan organisasi seperti NII KW9 tidak ada satupun keputusan hukum yang menyatakan bahwa organisasi ini melakukan tindak pidana bahkan makar dan keputusan hukum yang pernah ada oleh pengadilan adalah tindak pidana kejahatan penipuan.
Menurut Eva Sundari, akan membantu untuk berbicara kepada pihak kepolisian terkait penahanan aset-aset anggota ex Gafatar yang tanpa dasar dijadikan barang bukti atas pemaksaan tuduhan tindak kriminal organisasi. Juga akan berbicara kepada pihak kejaksaan yang mengeluarkan SKB dan menjadi penyebab timbulnya diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak para anggota ex Gafatar sebagai warga negara. Namun yang terpenting adalah mengembalikan hak para ex anggota yang selama ini menjadi korban stigmasisasi, hak yang sama didepan hukum sebagai warganegara baik untuk mendapat pelayanan negara dan untuk hidup normal kembali dimasyarakat. Eva Sundari juga meminta kepada para anggota ex Gafatar untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai status mereka yang tidak pernah melakukan tindak kriminal apalagi makar sebagai cara untuk menghilangkan stigma dimasyarakat yang selama ini belum mengerti. Selain itu Eva Sundari juga membicarakan kepada pihak-pihak yang berwenang, karena bukan hal yang seharusnya setiap warganegara mendapat diskriminasi apalagi sebagai warganegara mereka kehilangan haknya mendapat pelayanan dari negara atas tuduhan dan kriminalisasi ataupun hanya atas dasar ketidak benaran informasi dan berita dimasyarakat. 
Diakhir pertemuan, para anggota ex Gafatar memohon bantuan untuk dapat menyelesaikan kondisi mereka yang menjadi korban kriminalisasi dan berakibat kepada hilangnya hak-hak mereka sebagai warganegara. Selain itu, mereka juga berharap aset-aset mereka yang tertinggal didaerah tempat mereka dulu bermukim dapat dibantu penyelesaiannya karena aset-aset tersebut merupakan murni hasil jerihpayah mereka dan bukan hasil dari tindak kriminal.
Baca selanjutnya...