Selasa, 16 Agustus 2016

Yayasan Caping Gunung akan Mengawal Perda RDTRK untuk Mengamankan Gerakan Penghijauan Kab Blitar

Eva Sundari diundang dialog oleh Yayasan Caping Gunung untuk membahas program Sahabat Menanam untuk mewujudkan Blitar Hijau. Pertemuan berlangsung di posko Desa Kalipang Kec Sutojayan, Kab Blitar pada Sabtu siang tadi (30/7/16).

Ketua Caping Gunung, Dolis Setiawan menjelaskan bahwa gerakan menanam mereka murni swadaya. Mereka melakukan pembibitan dan para relawan mereka yang berjumlah 300 an anak muda yang tersebar di 22 kecamatan yang melakukan penanaman.

Tiga pantai yaitu Pangi, Serang dan Pasur serta daerah kawasan hutan di Wonotirto sudah mereka penghijauan. Saat ini mereka  merencanakan membuat hutan pusat pembibitan buah-buah lokal kerjasama Perhutani setempat.

Eva Sundari menyarankan agar Caping Gunung melakukan pelembagaan gerakan penghijauan dengan melibatkan sekolah-sekolah. "Jangan hanya menyediakan tempat untuk dikunjungi pelajar-pelajar tapi dengan memasukan pelajaran ke dalam kurikulum sekolah misalnya melalui pelajaran extra kurikuler. Apalagi jika sekolah-sekolah tersebut mau membuat project agro-metropolitan di sekolah masing-masing. Hanya pendidikan yang bisa merubah perilaku masyarakat"

Ada kekhawatiran para relawan Caping Gunung, tanaman penghijauan di Pantai Pasur akan terganggu karena daerah tersebut masuk daerah tambang dan dikuasakan ke perusahaan dari China hingga 2031, walau sudah ditelantarkan sejak 5 th lalu. Untuk itu Eva mengingatkan agar gerakan penghijauan tidak boleh kehilangan konteks struktur, advokasi gerakan juga harus diarahkan juga intervensi kebijakan publik.

Dari diskusi disepakati agar Caping Gunung mulai mengawal proses pembuatan Perda RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) untuk kecamatan-kecamatan wilayah dampingan Caping Gunung. Momentumnya tepat karena hingga saat ini DPRD Kab Blitar baru menyelesaikan empat kecamatan yaitu Srengat, Sutojayan, Wlingi dan Kanigoro yang masih kurang perspective lingkungannya.

Pada kesempatan tersebut, Caping Gunung meminta kesediaan Eva Sundari untuk menjadi anggota Dewan Pembina Yayasan. Eva Sundari mengiyakan dan dilakukan proses penerimaan dengan mengenakan kaos Sahabat Menanam.

Blitar, 30/7/16
Eva Kusuma Sundari
Anggota Kom XI FPDIP Dapil Jatim VI
Baca selanjutnya...

Senin, 15 Agustus 2016

Para Mantan TKI Mendirikan Koperasi untuk Memutus Siklus menjadi TKI

Seorang dosen yang mantan TKI ke Jepang, Dr Lukito mengundang Eva Sundari untuk dipertemukan dengan 100-an eks TKI untuk melakukan dialog. Pertemuan berlangsung di Balai Surowadang, Kec Kademangan, Kab Blitar, berlangsung tadi malam  (30/7/16) dihadiri Kades Surowadang dan Kades Sumberejo beserta beberapa perangkat dari dua desa tersebut.

Dr Lukita yang membiayai pendidikan doktornya dari tabungan selama jadi TKI menyampaikan keinginan para eks TKI untuk mendirikan koperasi ditengah godaan untuk kembali jadi TKI demi memenuhi kebutuhan mendapatkan penghasilan. Mereka khawatir dengan fakta adanya perceraian yang tinggi (tingkat perceraian Kab Blitar tertinggi kedua di Jawa Timur), keluarga yang berantakan dikalangan keluarga TKI.

Mereka ingin mengikuti sukses koperasi Gunung Makmur yang anggotanya terdiri dari para pengusaha UMKM. Koperasi ini dalam 5th mengalami kemajuan significant berupa keanggotaan yang semula 20 orang menjadi 200 orang, dan omzetnya dari Rp 60 jt/tahun menjadi Rp 11 milyar/th. Keamanan ekonomi keluarga yang stabil membuat para anggota selamat dari jebakan menjadi TKI.

Eva Sundari gembira dengan pilihan mendirikan koperasi sebagai strategi mengatasi persoalan ekonomi dan sosial para eks Tki tersebut. "koperasi selain adalah amanat konstitusi, terbukti sebagai badan usaha ekonomi yang efektif  mengatasi kemiskinan komunitas asal tidak terjebak dalam bentuk pilihan simpan pinjam. Bergeraklah di sektor energi seperti koperasi listrik di Amerika, produksi susu seperti Anlene atau transportasi kereta api seperti di Prancis, retail seperti Carefour, atau keuangan seperti Bank ABN Amro".

Dari dialog, para eks TKI membulatkan tekad akan mulai mengurus status hukum organisasi koperasi dan segera mengadakan rapat anggota untuk menentukan core business koperasi mereka. Para eks TKI yang kebanyakan adalah pengusaha catering dan pembuat kue tersebut akan 'belajar' dulu dari koperasi Gunung Makmur yang anggotanya terdiri dari pengusaha peternak ayam petelor.

Blitar, 30/7/2016, Eva Kusuma Sundari angg kom XI FPDIP Dapil Jatim VI
Baca selanjutnya...

APHR diterima Resmi oleh Parlemen Timor Leste

APHR (Asean Parliamentarians for Human Rights) mendapat kehormatan diterima dalam jamuan makan malam resmi di Gedung Parlemen Timor Leste. Makan malam berlangsung tadi malam (1/8/2016) dipimpin langsung oleh Presiden Parlemen Timor Leste, Aderito Hugo da Costa beserta para wakil yaitu Eduardo Barretto Dusae dan Domingus Alves da Silva Bilou Mali beserta 8 anggota parlemen Timor Leste yang sudah terdaftar sebagai anggota APHR.

Delegasi APHR dipimpin oleh Eva Sundari dari Indonesia beserta para  anggota parlemen yaitu Mu Sochua (Kamboja), Teodoro Baguilat (Philipina), Rachada Dhnasirek (Thailand), Nguyen Van Thien (Vietnam), Htay Kwe (Myanmar), Katshuri Patto (Malaysia) dan Mercy Barends (Indonesia). Makan malam diisi dengan diskusi politik ringan sambil menikmati 3 tarian tradisional Timor Leste.

Dalam pidato pembuka, Presiden Parlemen Timor Leste, Aderito Hugo meminta dukungan para anggota parlemen untuk mendukung proposal Timor Leste untuk menjadi anggota Asean. Di saat yang sama, mendukung dan bersedia menjadi anggota APHR dalam upaya APHR untuk menciptakan Asean menjadi komunitas yang responsive dan mendukung penegakkan HAM.

Eva Sundari dalam pidato balasan, menegaskan bahwa APHR mendukung proposal Timor Leste sehingga mendukung pula penyelenggaraan Asean People's Forum di Dili dan menjadi peserta aktif.  Sebaliknya Timor Leste, ternyata menjadi best practice melebihi anggota Asean lain, yaitu berhasil meningkatkan presentasi perempuan di parlemen dalam 13 th sudah mencapai 40 an%.

Jamuan makan malam ditutup tukar-menukar tanda mata dari dua belah pihak dan foto bersama. Ada kesepahaman dan komitmen bahwa parlemen harus berkolaborasi baik di tingkat individu maupun kelembagaan untuk memastikan Asean menuju arah yang benar dari slogan Asean 'people centered' community.

Eva Kusuma Sundari
Anggota Kom XI FPDIP dan Wakil Ketua APHR
Baca selanjutnya...

Anggota Parlemen ASEAN Menyerukan Pembebasan Pembela Hak Asasi Manusia di Kamboja

JAKARTA — Anggota parlemen dari Asia Tenggara menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat lima pembela hak asasi manusia (HAM) yang saat ini ditahan dan menghadapi tuduhan di Kamboja.

Bergabung dengan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil nasional, regional, dan internasional untuk memulai tekanan baru untuk mengamankan kebebasan mereka, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengutuk pemenjaraan yang sedang berlangsung atas tuduhan yang dibuat-buat kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (NEC) dan empat staf dari Asosiasi Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Kamboja (ADHOC), sebuah LSM nasional terkemuka di Kamboja. Anggota parlemen menyerukan diakhirinya pelecehan peradilan terhadap mereka dan mendorong penggalangan dukungan dari masyarakat internasional untuk membela lima pembela HAM tersebut yang kini telah menghabiskan lebih dari 100 hari dalam penahanan pra-sidang.

"Kita harus tegas dalam dukungan kami untuk pembebasan mereka. Tidak  boleh ada penangkapan  atau pemenjaraan yang sewenang-wenang dan anggota masyarakat sipil tidak boleh ditempatkan pada risiko karena melakukan pekerjaan mereka membela HAM dan Demokrasi, "kata Ketua APHR Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia.

"Tuduhan dalam hal ini adalah jelas bermotif politik dan telah merusak aturan hukum yang sudah lemah di Kamboja. Pihak berwenang harus membebaskan lima pembela HAM jika mereka berharap kesempatan untuk menyelamatkan kredibilitas mereka di mata internasional. "

Empat anggota staf ADHOC - Ny Sokha, Yi Soksan, Nay Vanda, dan Lim Mony - ditangkap pada tanggal 28 April, bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal NEC Ny Chakrya, dan baru dikenai tuntutan empat hari kemudian atas dugaan menyuap saksi dalam kasus yang sedang berlangsung terhadap wakil Pemimpin Oposisi Kem Sokha. Petmintaan banding mereka penangguhan penahanan ditolak pada tanggal 13 Juni, dan mereka menghadapi sepuluh tahun penjara jika terbukti bersalah.

"Pemerintah Kamboja membuat olok-olok terhadap hukum dengan mengupayakan kriminalisasi terhadap individu-individu tersebut," kata Santiago. "Keterlaluan menempatkan pekerja LSM diadili karena menyediakan bantuan hukum yang sah untuk warga yang membutuhkan apalagi ada fakta bahwa pengadilan jelas digunakan oleh pemerintah untuk alat agenda politik."

Pemenjaraan lima pembela HAM terjadi dalam konteks situasi politik di Kamboja yang semakin memusuhi masyarakat sipil. Pada tahun lalu, telah nampak peningkatan tajam dalam pelecehan, intimidasi, dan serangan terhadap oposisi dan suara-suara  independen termasuk  adanya lonjakan jumlah tahanan politik  di Kamboja. Tanggal 10 Juli terjadi pembunuhan terhadap komentator politik terkemuka Kem Ley, hal ini menimbulkan kekhawatiran tambahan tentang keselamatan masyarakat sipil.

"Kami telah mendapat laporan adanya serangan habis-habisan terhadap masyarakat sipil di Kamboja," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI. "Ini harus diakhiri. Pihak berwenang memiliki tugas untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil - termasuk yang kritis terhadap pemerintah -. Memiliki ruang untuk beraktivitas secara bebas dari penganiayaan dan intimidasi "

"Untuk lima yang tetap di penjara sesungguhnya sedang terlanggar hak-hak dasar mereka: Ketahuilah bahwa kita tidak lupa Anda dan kami berdiri dengan Anda dalam solidaritas," kata anggota Majelis Nasional Kamboja Mu Sochua.
"Kami akan terus menyerukan pembebasan Anda dan mendorong maju menuju masa depan untuk Kamboja di mana hak asasi manusia dilindungi dan kehendak rakyat dihormati."

Solo, 10/8/2016, anggota komisi XI FPDIP dan board APHR
Anggota APHR - Kika: Mercy Barends (RI), Mo Sochua (Cambodia), Teodoro Baguilat (Philipina), Katshuri Patto (Malaysia)
Baca selanjutnya...

Situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Terburuk di Dunia

Eva Sundari membagikan hasil riset PEW Research Center's Forum on Religion "Trends in Religious Restrictions and Hostilities 2015 (http://perform.org) untuk tingkat kebebasan beragama di 25 negara berpenduduk terbesar di dunia. Riset berdasar 2 faktor yaitu jumlah kekerasan oleh masyarakat sipil (Social Hostilities) dan regulasi pemerintah yang membatasi (Government Restrictions) menempatkan Indonesia pada kuadran terburuk di dunia karena kedua indikator menempati posisi tertinggi.

Fakta tersebut dipaparkan di pertemuan Asia Foundation dengan 16 mitra mereka dalam program PROSPECT yang bekerja untuk "peningkatan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama serta HAM di Indonesia. Pertemuan berlangsung pada hari ini (11/8/2016) di Solo.

Eva Sundari menyatakan "Masyarakat internasional  mulai meletakkan Indonesia sebagai kasus serius di arena global, jadi berbangga diri bahwa kita sebagai model masy  toleran jadi ironi dan paradok." Dalam riset yang sama, ditemukan korelasi negatif antara tingkat kemakmuran (HDI) dengan tk kekerasan berbasis agama.

Karena konflik kekerasan agama (mayoritas) terhadap agama (minoritas) bersifat dinamis yaitu korban di Indonesia Barat bisa menjadi kelompok pelaku di Indonesia Timur maka pilihan rational strategy penyelesaiannya berdasar konstitusi (bukan agama tertentu) yaitu Pancasila dan pilar-pilar berbangsa dan bernegara sebagai titik temu beragam agama. Ini disepakati oleh Imdadun Rahmat Ketua Komnasham. "Para pemimpin daerah sering terlibat deal-deal di bawah meja berupa kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap agama minoritas di daerah tersebut jika kelak si calon menang."

Strategi menggunakan Pendekatan berdasar konstitusional tersebut disetujui oleh para peserta yang semuanya aktivis lapangan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beberapa menceritakan kegagalan pengajaran pluralisme dan inklusivitas menggunakan perspective HAM semata di sekolah. Tantangan strategi Pendekatan konstitusi  adalah bagaimana Pancasila bisa diturunkan ke level ethos (pelaksanaan) bukan sekedar logos (pengetahuan) dan pathos (penghayatan) saja seperti sosialisasi MPR selama ini.

Dari pengalaman Komnasham melakukan advokasi kasus-kasup kekerasan berbasis agama, Imdadun menyarankan DPR untuk memastikan Pancasila diintegrasikan kedalam Legislasi yaitu menjadi norma-norma dalam produk perundangan. "Tidak cukup di level konsep atau prinsip-prinsip, Pancasila dan UUD harus jadi norma hukum supaya memudahkan penegak hukum menjalankan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan/berkepercayaan, " ungkap Ketua Komnasham tersebut.

Solo, 11/8/2016, Eva Kusuma Sundari angg kom XI FPDIP dan wakoord Kaukus Pancasila DPR RI
Baca selanjutnya...

PDIP Menargetkan Pendidikan 200.000 Kader Hingga Akhir 2018

Idham Samawi, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa DPP merencakan menyelenggarakan pendidikan kaderisasi untuk 200.000 kader hingga akhir 2018. Hal itu disampaikan saat membuka Rakorbid Ideology dan Kaderisasi DPD Sulsel pada Jum'at tadi siang (12/8/2016) di Makasar.

Lebih lanjut, Idham Samawi menjelaskan bahwa kaderisasi akan diadakan untuk seluruh tingkat mulai pratama yang diselenggarakan oleh badiklatcab (Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang) DPC PDIP, tingkat madya oleh Badiklatda (Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah) DPD PDIP dan Kaderisasi tingkat Utama oleh Badiklatpus  DPP PDIP. Pendekatan desentralisasi dalam penyelenggaraan ini merupakan strategy percepatan penambahan jumlah kader terdidik yang hingga saat ini tercatat sekitar 30.000-an orang. "DPP mensegerakan pelaksanaan kaderisasi agar kita punya cukup pasukan tempur terdidik untuk menghadapi berbagai tantangan pilkada serentak, pileg, dan pilpres maupun untuk agenda politik partai di luar ketiganya."

Andi Ridwan Witiri, Ketua DPD PDIP Sulsel menjelaskan bahwa 24 cabang PDIP se Sulsel sudah siap membentuk badiklat cabang dan menargetkan pelaksanaan kaderisasi tingkat pratama serentak di Bulan Agustus dan September 2016, "Meski Sulsel bukan basis PDIP, tapi kita ingin mendahului penyelenggaraan pendidikan kaderisasi dibanding daerah lain karena DPD menjadikan ini sebagai program prioritas."

Eva Sundari dalam mengantar diskusi topik "logika dan kurikulum pendidikan kader" mengingatkan agar penyelenggaraan pendidikan kader di semua tingkat tidak melupakan keharusan menyertakan minimal 30% kader perempuan. "Ingat ajaran pokok Ideologi Pancasila adalah kebhinekaan dan inklusivitas, sehingga menyertakan kelompok marginal termasuk perempuan adalah mandat dari Ideologi Pancasila," pesannya secara serius.

Rakorbid yang berlangsung di Kantor DPD PDIP Sulsel tersebut ditutup dengan pelantikan pengurus Badiklatda DPD PDIP Sulsel oleh Idham Samawi. Terpilih sebagai Ketua Badiklatda Sulsel adalah Made Meradah dan Sekretaris Badiklatda adalah Busman Muin.

Makasar, 12/8/2016, anggota kom XI FPDIP dan Sekretaris Badiklatpus DPP PDIP.
Baca selanjutnya...