Senin, 20 Juni 2016

Blitar Berpotensi Menjadi Tujuan Wisata Budaya Panji

Cerita Panji yang berasal dari konflik kerajaan Panjalu (Malang) dan Jenggala (Kediri) faktanya sudah menjadi ekspor budaya asli Jatim yang mendunia. Budaya Panji ini hidup di eks wilayah persemakmuran Majapahit antara lain Nusantara, Madagascar, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos dll. Festival Panji, saat ini dijadikan kalender rutin di Thailand yang diikuti negara-negara tersebut.

Ada 8 elemen dalam Budaya Panji antara lain: kemanusiaan, cinta kasih, maritime, seni, angkatan perang, ketahanan pangan, dan Etika pertanian/diplomasi. Sehingga, dimensi ephos Panji lebih kompleks dan lengkap dibanding ephos Mahabarata maupun Ramayana yang tidak punya dimensi perang dan persenjataan maritime.

Dari diskusi dengan para aktivis eco-tourism (8/6/16 di Blitar) diuraikan delapan elemen Budaya Panji diadopsi di lambang 8 Surya Majapahit. Karena asalnya dari Majapahit maka orang Jawa dianggap sebagai saudara tua di kawasan Budaya Panji.

Hingga saat ini ulasan Budaya Panji bisa diperoleh di buku antropolog Jerman, Lydia Kieven berjudul  'Menguak figur bertopi di Candi Majapahit'. Figur bertopi yaitu Panji Asmara Bangun ditemukan setidaknya di 20 candi jaman Majapahit seperti Penataran,

Dari bukti-bukti yang berserakan tersebut, Candi Penataran di Blitar yang dibangun selama pemerintahan 3 kerajaan besar yaitu Kediri, Singasari dan Majapahit dianggap sebagai alasan terkuat untuk menganggap Blitar pantas dijadikan sumber Budaya Panji.

Sayang sekali potensi ini tidak digali dan dikapitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang hingga saat ini masih belum menentukan branding untuk wisata Blitar. Dari penjelasan Andi Yuwono, assessor eco-tourism sekaligus Ketua Asosiassi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) ada keterkaitan konsep Budaya Panji dengan BK.

Di Blitar, perwujudan konsep Jawa yang disebut konsep 4 Kiblat 5 pancer. Di timur ada Candi Sawentar (pengabuan Anusapati, pendiri Singasari), di Barat ada Candi Wleri (pengabuan Ranggawuni, raja terakhir Singasari); di selatan ada Candi Simping (pengabuan R Wijaya, pendiri Majapahit) dan di utara ada Candi Penataran (pengabuan Tribuana Tunggadewi) dan di tengah ada makam BK, kerajaan moderen Nusantara (Indonesia). Berdasar hal tersebut maka BLITAR disebut BUMI RAYA IKA TANTRA ADHI RAJA (Bumi pusara raja-raja agung yang Merdeka) karena faktanya di Blitar tempat tanah-tanah perdikan sejak Majapahit.

Eva Sundari menyayangkan karena ada dokumentasi film pendek tentang konsep tersebut yang menang lomba di Polandia Juni 2015 yaitu Warsaw International Tour Film Academy. Kemenangan tersebut harusnya menjadi pemantik untuk mengembangkan konsep wisata di Blitar.

Blitar, 8/8/16, angg KOM XI dan Dapil Jatim 6 FPDIP DPR RI.
Baca selanjutnya...

Alumni dan aktifis GMNI Blitar Mendoakan Bang TK dan Suryadi

Dalam Syukuran atas Keppres penetapan 1 Juni 1945 sbg Hari Lahir Pancasila pada 8/6/16, alumni GMNI mengirim doa kepada Dr Taufik Kiemas dan Suryadi eks Ketua PDI yg merupakan alumni GMNI. Acara yang dibarengkan dengan buka puasa bersama dihadiri 30 aktivis termasuk Ketua Alumni Kab Blitar Mashuriono dan Ketua alumni Kota Blitar, Jimmy Yanuar.

Eva Sundari, menyatakan bahwa alumni harus bersyukur atas kontribusi alm bang TK yang kongkrit yaitu berupa sosialisasi 4 pilar sehingga masyarakat mengingat kembali konsensus berbangsa dan bernegara Indonesia. Almarhum juga berjasa atas upaya lahirnya Keppres 1 Juni 1945 yang baru berhasil tahun 2016 ini.

Doa juga dipanjatkan pada alm Suryadi yang bisa mempertahankan barisan kelompok Marhein di tengah tekanan desukarnoisasi sepanjang Orba. Lepas dari kontroversi peran alm Suryadi menjelang reformasi, para alumni tetap menempatkan alm di posisi yang terhormat sebagai senior GMNI sebagaimana bang TK.  Keduanya didoakan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Ketua DPC GMNI Blitar, Joko Pramono, pada kesempatan tersebut menngingatkan bahwa alumni GMNI harus berperan kongkrit untuk mendukung DPC GMNI dalam merekrut kader-kader baru guna memperkuat barisan pro Pancasila. Menurutnya, pendelegitimasian Pancasila sudah pada taraf mengkhawatirkan misalnya kelompok yang jelas anti Pancasila justru dirangkul aparat keamanan demi menegakkan Pancasila.

Dalam kesempatan tersebut, disepakati bahwa barisan alumni GMNI akan membentuk Koperasi sebagai alat perjuangan demi mewujudkan amanat sistem ekonomi yang berasas  kekeluargaan dan gotong royong. Dalam acara Bulan BK alumni GMNI akan mengadakan penyegaran Pancasila sesuai bahan-bahan Kuliah BK terkait gagasan pembangunan sistem ekonomi sesuai Pancasila.

Blitar, 8/8/16, Eva K Sundari, angg Kom XI Dapil Jatim 6 FPDIP DPR RI
Baca selanjutnya...

Rabu, 01 Juni 2016

LAPORAN KEGIATAN RESES MASA SIDANG IV TAHUN 2015-2016

Baca selanjutnya...

Perlu Panduan Pro-konstitusi dan Kesetaraan Gender dalam Legal Drafting (pembuatan UU) demi Mencapai Target SDGs

Eva K Sundari (kanan) bersama Rochiatul Aswida
Komnas Ham (tengah) dan Tantowi Yahya (Kiri)
Kegagalan Indonesia mencapai target-target dalam MDGs (Millennium Development Goals) menunjukkan lemahnya perspektif gender dalam politik pembangunan kita. Ironisnya, pembentukan Tim koordinasi pencapaian SDGs (Sustainable  Development Goals) oleh Pemerintah dibentuk tanpa memperbaiki problem paradigmatik ini terlebih dulu.

Semua upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain-lain akan percuma jika tidak terlebih dahulu negara menjamin sexual dan reproduction rights. Maraknya perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan peringatan resiko Kegagalan pencapaian target SDGs jika syarat pokok (sufficient conditions) tidak diwujudkan pula.

Soal perlindungan terhadap hak seksual dan reproduksi peremp ini masih jadi penghambat dalam tercapainya Keadilan gender (gender justice) di Indonesia. Hal ini menjadi topik dalam diskusi di symposium internasional oleh BKSAP bertema Gender Justice in Implementation and Challenges, siang tadi (26/5/16) di DPR. Mewujudkan  gender justice ini masih menjadi problem serius di Indonesia, menurut Eva Kusuma Sundari. Di tingkat content of law, belum ada tata beracara khusus untuk  kejahatan sexual, sehinggakaukus perempuan parlemen mengusulkan  adanya UU PKS (penghapusan kejahatan sexual).

Situasi di ranah content ini menjadi semakin memburuk dengan adanya 389 perda yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama agama. Dr Indraswati dari Komnas Perempuan menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan perempuan masih sebagai warga kelas dua, dijadikan obyek yang dikontrol, diatur, dibatasi, dan dirampas otoritas mereka terhadap tubuhnya walau tujuan perda-perda tersebut disebut sebagai perlindungan terhadap perempuan.

Problem serius juga ada di ranah kultur hukum berupa maraknya militarism dan radikalisme yang terwujud pada aksi-aksi di luar hukum (outlaw) sehingga posisi perempuan makin terdesak. Tidak heran jika kemudian struktur pelaksana hukum (structure of law) termasuk birokrat dan politisi bersuara sama, yaitu bernada misogynis (membenci perempuan) dengan menjadikan perempuan sasaran yang dipersalahkan walau di posisi korban.

Eva Sundari mengusulkan Badan Legislatif dan Pemerintah menyusun panduan bersama untuk memastikan perspective konstitusi dan pro gender equality bisa diintegrasikan. Sehingga, tidak saja UU dapat lolos dari  pembatalan MK tapi juga menjamin gender justice demi  mencapai target SDGs. Memasukkan Komnas Perempuan ke dalam  Tim Legislasi Pemerintah (Menkumham) juga perlu agar isu gender menjadi arus utama bukan diperlakukan sebagai isu sektoral.

Jkt, 26/5/16, Eva K Sundari Kom XI dan KPPRI (kaukus peremp parlemen)  FPDIP DPR
Baca selanjutnya...

Selasa, 24 Mei 2016

Kebijakan Negara Menghambat Pengembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan

Kebijakan negara merupakan salah satu  faktor struktural utama pemicu menyusutnya jumlah organisasi-organisasi kelompok  penghayat/agama-agama nusantara. Sebagaimana data di Kemendikbud penyusutan tersebut hingga sebesar 83% dalam 32 th yaitu dari 1057 organisasi di th 1984 menjadi 182 org di th 2016.

Menghilangnya organisasi-oragnisasi tersebut dimulai ketika negara melakukan pengaturan yang justru berdampak efektif sebagai pengontrolan atau pengendalian perkembangan organisasi penghayat kepercayaan/agama-agama lokal Nusantara. Penciptaan Direktorat Penghayat di bawah naungan Kementrian Pariwisata (dan bukan di Kementerian Agama) pada dasarnya pereduksian peran agama lokal dari tuntunan menjadi sekedar tontonan. Ini merupakan tindakan diskriminasi awal dari negara sekaligus delegitimasi terhadap agama-agama lokal Nusantara. Saat ini direktorat penghayat di Kemendikbud tetapi di Jawa Timur, urusan penghayat masuk ke dalam Dinas Pariwisata.

Bagi kelompok penghayat, pukulan paling telak adalah diskriminasi negara akibat UU Adminduk. Meski seblmnya sudah ada putusan MK bahwa tidak seharusnya ada istilah agama resmi (dan ada yang tidak resmi), tetapi di UU Adminduk ada pasal tentang hal tersebut yang terwujud dalam pengisian KTP.

Pengosongan maupun penandaan strip di kolom agama di KTP para penghayat, faktanya merupakan proses pemiskinan bagi mereka. Perkawinan yang dilaksanakan secara tata cara agama Nusantara, sering tidak diakui oleh petugas kantor pencatatan sipil sehingga perkawinan para penghayat tidak sah di hadapan negara. Rumah Tangga mereka sering tidak dapat mengakses program-program perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

Status perkawinan yang tidak 'sah' tersebut menyebabkan anak tidak punya sertifikat kelahiran, yang sering dijadikan alasan untuk tidak menerima  jatah dana BOS. Anak-anak penghayat juga tidak mendapat pelajaran agama sesuai yang diyakini dan sering dipaksa mengikuti agama mayoritas setempat. Dalam situasi 'penolakan' sekaligus intimidasi dari lingkungan yang demikian tentu berdampak negatif pada pertumbuhan emosi siswa. Praktis, kebijakan negara yang demikan tidak memberi ruang dan peluang bagi pengembangan organisasi dan nilai-nilai ajaran budaya Nusantara.

Kisah sedih tersebut terungkap di lokakarya Tantangan dan Peran Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang dilaksanakan oleh MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) Jatim di Malang pada Minggu, 22/5/16 kemarin. Dalam pidato Pembukaan, Direktur Penghayat Kemendikbud, Sri Hartini menginformasikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan permendikbud agar sekolah-sekolah memenuhi hak anak untuk mendapat Pelajaran agama sesuai keyakinan siswa termasuk pemeluk agama Nusantara.

Terhadap tuntutan pencantuman 'penghayat (kepada Tuhan YME)' dalam kolom agama di ktp, kewenangan ada di Kemendagri. Dalam hal ini Eva Sundari mengusulkan agar MLKI mempertimbangkan upaya hukum ke MK mengingat MLKI memenuhi syarat legal standing mewakili para korban akibat pemberlakuan pasal agama resmi dan tdk resmi di UU Adminduk.

Saatnya negara memberikan perlindungan nyata bagi kelompok agama minoritas penghayat yang kesulitan mengembangkan nilai-nilai dan ajaran agama nusantara. Proteksi negara kepada penghayat akan merupakan perwujudan amanat pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama sekaligus memenuhi amanat Tri Sakti terkait pengembangan kebudayaan yang berkepribadian.

23/5/16,
Eva Kusuma Sundari - angg kom XI FPDIP, Koord Kaukus Pancasila DPR RI
Baca selanjutnya...

Organisasi Penghayat Kepercayaan Perlu Peran Perempuan untuk Dapat Bertahan

Sri Hartini Direktur Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME dan Tradisi, melaporkan jumlah dan trend organisasi penghayat yang terdaftar di pusat menurun drastis. Di masa Orba tercatat 1057 organisasi (1984), menurun menjdi 300 dan angka terakhir (2016) di direktorat terkait Kemendikbud tinggal 182 organisasi. Hal ini disampaikan di lokakarya Tantangan dan Peran Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang diadakan siang tadi (22/5/16) oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Propinsi Jawa Timur di Malang.

Terhadap fenomena penyusutan di atas, Akhol Firdaus, peneliti dan pengajar dari Pusat Studi HAM dan Islam (PUSHAMI), IAIN Tulungagung membagikan temuan yang menarik. Dari riset mendalam dari dua organisasi yang 'survive' yaitu Sapto Darmo. (SD) dan Jawa Dipa (JD) faktor penentu kekuatan bertahan mereka ada di kuatnya peran perempuan dalam organisasi. Perempuan aktif berperan dalam leadership organisasi bahkan di SD perempuan dan pemuda membentuk organisasi sendiri (sayap). Transfer pengetahuan, ajaran dan values bisa dilembagakan sehingga regenerasi bisa berlangsung berkelanjutan. Sesuatu yang tidak terjadi di organisasi-oragnisasi lain yang tergerus jaman.

Dalam kaitan tersebut, Eva Sundari mendorong pembentukan kaukus perempuan penghayat di organisasi Majelis Luhur Indonesia kepercayaan  (MLKI) yang anggotanya lintas organisasi-organisasi penghayat. Sementara, di masing-masing organisasi anggota MLKI supaya ada sayap organisasi perempuan karena faktanya mainstreaming perempuan menjdi kunci eksistensi organisasi penghayat.

Posisi perempuan dalam agama-agama lokal maupun filsafat timur memang sentral, sebut saja kepemimpinan  para sultana dan ratu-ratu di nusantara pra-kolonialisme. Datangnya penjajah yang membawa nilai-nilai patriarchal dari filsafat barat dan budaya timur tengah menggerus praktek kesetaraan gender di Nusantara. Ironisnya negara-negara Skandinavia yang mengintegrasikan kesetaraan gender dan feminisme dalam pembangunan mereka sejak 50 th terakhir, saat ini memetik hasilnya. HDI negara-negara tersebut paling tinggi di dunia, bahkan Denmark menempati posisi sebagai negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. selain itu, Denmark juga terpilih sebagai negara paling aman untuk perempuan dan anak-anak. Dalam sepuluh tahun terakhir pula, diskriminasi terhadap minoritas dan gender hampir nol. Yang menarik, Negara-negara Skandinavia juga selalu terpilih dalam sepuluh teratas negara-negara paling Islami.

Peran setara laki dan perempuan dalam agama-agama lokal Nusantara seharusnya alamiah karena beberapa perempuan juga penerima wahyu sehingga perempuan menduduki posisi sebagai tuntunan maupun pemimpin spiritual di beberapa organisasi penghayat. Sehingga, tidak ada pilihan lain,  organisasi penghayat perlu reformasi ke dalam untuk menginternalisasikan perspective kesetaraan gender agar mampu menjawab tantangan dari luar bagi keberlangsungan eksistensi mereka.

22/5/16
Eva Kusuma Sundari
anggota Kom XI FPDIP. Dapil Jatim 6

Baca selanjutnya...