Selasa, 24 Mei 2016

Kebijakan Negara Menghambat Pengembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan

Kebijakan negara merupakan salah satu  faktor struktural utama pemicu menyusutnya jumlah organisasi-organisasi kelompok  penghayat/agama-agama nusantara. Sebagaimana data di Kemendikbud penyusutan tersebut hingga sebesar 83% dalam 32 th yaitu dari 1057 organisasi di th 1984 menjadi 182 org di th 2016.

Menghilangnya organisasi-oragnisasi tersebut dimulai ketika negara melakukan pengaturan yang justru berdampak efektif sebagai pengontrolan atau pengendalian perkembangan organisasi penghayat kepercayaan/agama-agama lokal Nusantara. Penciptaan Direktorat Penghayat di bawah naungan Kementrian Pariwisata (dan bukan di Kementerian Agama) pada dasarnya pereduksian peran agama lokal dari tuntunan menjadi sekedar tontonan. Ini merupakan tindakan diskriminasi awal dari negara sekaligus delegitimasi terhadap agama-agama lokal Nusantara. Saat ini direktorat penghayat di Kemendikbud tetapi di Jawa Timur, urusan penghayat masuk ke dalam Dinas Pariwisata.

Bagi kelompok penghayat, pukulan paling telak adalah diskriminasi negara akibat UU Adminduk. Meski seblmnya sudah ada putusan MK bahwa tidak seharusnya ada istilah agama resmi (dan ada yang tidak resmi), tetapi di UU Adminduk ada pasal tentang hal tersebut yang terwujud dalam pengisian KTP.

Pengosongan maupun penandaan strip di kolom agama di KTP para penghayat, faktanya merupakan proses pemiskinan bagi mereka. Perkawinan yang dilaksanakan secara tata cara agama Nusantara, sering tidak diakui oleh petugas kantor pencatatan sipil sehingga perkawinan para penghayat tidak sah di hadapan negara. Rumah Tangga mereka sering tidak dapat mengakses program-program perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

Status perkawinan yang tidak 'sah' tersebut menyebabkan anak tidak punya sertifikat kelahiran, yang sering dijadikan alasan untuk tidak menerima  jatah dana BOS. Anak-anak penghayat juga tidak mendapat pelajaran agama sesuai yang diyakini dan sering dipaksa mengikuti agama mayoritas setempat. Dalam situasi 'penolakan' sekaligus intimidasi dari lingkungan yang demikian tentu berdampak negatif pada pertumbuhan emosi siswa. Praktis, kebijakan negara yang demikan tidak memberi ruang dan peluang bagi pengembangan organisasi dan nilai-nilai ajaran budaya Nusantara.

Kisah sedih tersebut terungkap di lokakarya Tantangan dan Peran Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang dilaksanakan oleh MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) Jatim di Malang pada Minggu, 22/5/16 kemarin. Dalam pidato Pembukaan, Direktur Penghayat Kemendikbud, Sri Hartini menginformasikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan permendikbud agar sekolah-sekolah memenuhi hak anak untuk mendapat Pelajaran agama sesuai keyakinan siswa termasuk pemeluk agama Nusantara.

Terhadap tuntutan pencantuman 'penghayat (kepada Tuhan YME)' dalam kolom agama di ktp, kewenangan ada di Kemendagri. Dalam hal ini Eva Sundari mengusulkan agar MLKI mempertimbangkan upaya hukum ke MK mengingat MLKI memenuhi syarat legal standing mewakili para korban akibat pemberlakuan pasal agama resmi dan tdk resmi di UU Adminduk.

Saatnya negara memberikan perlindungan nyata bagi kelompok agama minoritas penghayat yang kesulitan mengembangkan nilai-nilai dan ajaran agama nusantara. Proteksi negara kepada penghayat akan merupakan perwujudan amanat pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama sekaligus memenuhi amanat Tri Sakti terkait pengembangan kebudayaan yang berkepribadian.

23/5/16,
Eva Kusuma Sundari - angg kom XI FPDIP, Koord Kaukus Pancasila DPR RI
Baca selanjutnya...

Organisasi Penghayat Kepercayaan Perlu Peran Perempuan untuk Dapat Bertahan

Sri Hartini Direktur Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME dan Tradisi, melaporkan jumlah dan trend organisasi penghayat yang terdaftar di pusat menurun drastis. Di masa Orba tercatat 1057 organisasi (1984), menurun menjdi 300 dan angka terakhir (2016) di direktorat terkait Kemendikbud tinggal 182 organisasi. Hal ini disampaikan di lokakarya Tantangan dan Peran Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang diadakan siang tadi (22/5/16) oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Propinsi Jawa Timur di Malang.

Terhadap fenomena penyusutan di atas, Akhol Firdaus, peneliti dan pengajar dari Pusat Studi HAM dan Islam (PUSHAMI), IAIN Tulungagung membagikan temuan yang menarik. Dari riset mendalam dari dua organisasi yang 'survive' yaitu Sapto Darmo. (SD) dan Jawa Dipa (JD) faktor penentu kekuatan bertahan mereka ada di kuatnya peran perempuan dalam organisasi. Perempuan aktif berperan dalam leadership organisasi bahkan di SD perempuan dan pemuda membentuk organisasi sendiri (sayap). Transfer pengetahuan, ajaran dan values bisa dilembagakan sehingga regenerasi bisa berlangsung berkelanjutan. Sesuatu yang tidak terjadi di organisasi-oragnisasi lain yang tergerus jaman.

Dalam kaitan tersebut, Eva Sundari mendorong pembentukan kaukus perempuan penghayat di organisasi Majelis Luhur Indonesia kepercayaan  (MLKI) yang anggotanya lintas organisasi-organisasi penghayat. Sementara, di masing-masing organisasi anggota MLKI supaya ada sayap organisasi perempuan karena faktanya mainstreaming perempuan menjdi kunci eksistensi organisasi penghayat.

Posisi perempuan dalam agama-agama lokal maupun filsafat timur memang sentral, sebut saja kepemimpinan  para sultana dan ratu-ratu di nusantara pra-kolonialisme. Datangnya penjajah yang membawa nilai-nilai patriarchal dari filsafat barat dan budaya timur tengah menggerus praktek kesetaraan gender di Nusantara. Ironisnya negara-negara Skandinavia yang mengintegrasikan kesetaraan gender dan feminisme dalam pembangunan mereka sejak 50 th terakhir, saat ini memetik hasilnya. HDI negara-negara tersebut paling tinggi di dunia, bahkan Denmark menempati posisi sebagai negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. selain itu, Denmark juga terpilih sebagai negara paling aman untuk perempuan dan anak-anak. Dalam sepuluh tahun terakhir pula, diskriminasi terhadap minoritas dan gender hampir nol. Yang menarik, Negara-negara Skandinavia juga selalu terpilih dalam sepuluh teratas negara-negara paling Islami.

Peran setara laki dan perempuan dalam agama-agama lokal Nusantara seharusnya alamiah karena beberapa perempuan juga penerima wahyu sehingga perempuan menduduki posisi sebagai tuntunan maupun pemimpin spiritual di beberapa organisasi penghayat. Sehingga, tidak ada pilihan lain,  organisasi penghayat perlu reformasi ke dalam untuk menginternalisasikan perspective kesetaraan gender agar mampu menjawab tantangan dari luar bagi keberlangsungan eksistensi mereka.

22/5/16
Eva Kusuma Sundari
anggota Kom XI FPDIP. Dapil Jatim 6

Baca selanjutnya...

Selasa, 17 Mei 2016

Pemerintah Harus Bertindak Seperti Aktivis untuk Memberdayakan Ekonomi Perempuan dan Gadis

Eva Kusuma Sundari (kanan) bersama
Ngozi Okonjo-Iweala (kiri) Menteri
Keuangan Nigeria
Dalam panel pagi bertopik  "girl's and women's lens on SDGs" pada Selasa, 7/5/16 di Konferensi Women Deliver IV, pernyataan-pernyataan bekas Menteri Keuangan Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala disambut tepuk tangan meriah. Dalam panel tersebut Ngozi dan Vivian Onano yang mewakili pemimpin muda perempuan seperti mewakili perspective lapangan sementara panelist-panelist lain seperti Helen Clark eks PM New Zealand, Julia Gillard eks PM Australia melengkapi mereka dengan perspektif bersifat konseptual.

Ngozi bercerita bagaimana dia berstrategi dengan memberi incentives berupa tambahan dana bagi menteri-menteri agar mengimplementasikan mainstreaming gender dalam program-program kementrian masing-masing. Ada 5 menteri yang menjawab tantangan tersebut, salah satunya adalah Menteri pertanian yaitu dengan membuat program voucher hp untuk menambah partisipasi perempuan di sektor pertanian.

Dampaknya efektif, berupa bertambahnya jumlah perempuan petani aktif yang mendapat pendampingan akses ke Bank sejumlah hampir 1,5jt. Ngozi juga menginisiasi lomba entrepreneur khusus perempuan unt membuat business plan yang mendapat Respon 10 ribu perempuan yang berdampak pada job creation 10 ribu lebih. Dia menghentikan lomba sebelumnya yang banyak didominasi pria sementara data menunjukkan bahwa 70% sektor UKMK dan informal terdiri dari perempuan.

Ngozi memutuskan menggunakan strategy pelibatan perempuan langsung ke perekonomian. Berdasar temuan riset Mc Kenzie bahwa investasi untuk perempuan dan gadis return investment nya melebihi investasi ke laki-laki karena hasilnya untuk dirinya, keluarganya, komunitasnya bahkan untuk bangsanya. Dia menyimpulkan bahwa investasi di pembangunan tidak bersifat netral, sehingga ia merekomendasikan pemerintah harus bertindak seperti aktivis untuk memberdayakan ekonomi perempuan dan gadis.

Strategy demikian didukung oleh Vivian Onano yang merekomendasikan bahwa investasi ke perempuan harus fokus pada quality, security, mentorship, sponsorship dan network. Terkait hal ini, Julian Clark mengingatkan bahwa pemberdayaan perempuan di pendidikan dan ekonomi adalah sangat diperlukan tapi belum sufficient. Hak Sexual dan reproduksi yang tidak dijamin negara akan menghilangkan semua investasi tersebut. Maraknya perkosaan dan kemiskinan akut sehingga perempuan harus menjual diri mereka untuk kebutuhan dasar bahkan untuk biaya sanitasi dan biaya pendidikan sepertt di Afrika harus diakhiri. Hak Sexual dan reproduksi inilah yang selalu diabaikan oleh banyak pemerintah.

Copenhagen, 17/5/16
Eva Kusuma Sundari
Anggota Komisi 11
FPDI Perjuangan,
Delegasi Konferensi Women Delivery IV
Baca selanjutnya...

Jadikan Perempuan Sentral dan Penggerak Pembangunan untuk Mewujudkan SDGs.


Eva K Sundari (kiri) bersama Jill Sheffield (tengah)
dan Anggota Parlemen Pakistan (kanan)
Ada 4.547 para birokrat, pekerja kesehatan,  legislatif, activist LSM, journalist berkumpul di Copenhagen untuk mencari strategy bersama untuk memastikan Goal Target SDGs no 5 bisa diwujudkan. Konfeerensi WOMEN DELIVER keempat yang akan berlangsung dari tanggal 17-20 Mei 2016 dibuka dengan keynote speakers putri mahkota Denmark, Marry Elizabeth dan PM Denmark Lars Lokke Rasmussen pada  Senin 16/5/16.

Ketua panitia, Jill Sheffield, yang mengenakan batik Indonesia dalam pidato pembukaannya mengingatkan bahwa Konferensi diharapkan untuk menemukan cara berpikir baru, partner baru, dan solusi baru. Hal ini disebabkan meski ada kemajuan-kemjuan tetapi masih banyak tantangan yang harus dikerjakan bersama-sama secara global agar tujuan no 5 bisa diwujudkan.

Putri mahkota Marry Elizabeth menyesalkan bahwa kematian ibu hamil, melahirkan maupun kematian balita di bawah umur 2 tahun yang masih memprihatinkan di seluruh dunia, 90% nya disebabkan karena tiadanya tindakan-tindakan pencegahan. Salah satu yang mengemuka adalah maraknya perkawinan oleh para gadis di bawah 18th. Dalam kaitan ini, putusan MK Indonesia untuk menolak tuntutan pembatalan pasal usia menikah perempuan yang masih 16th di UU Perkawinan sungguh disesalkan walau penuntut sudah disajikan ekses-ekses negatif dari hal tersebut untuk konteks Indonesia.

PM Lars Lokke Rasmussen, mengingatkan bahwa ada hubungan sebab akibat dari sustainable development dan gender equality. Menurutnya yang kedua penyebab yang pertama sehingga tidak bisa tidak, maka perempuan harus menjadi sentral/subyek dalam proses pembangunan demi tercapainya sustainable development.

Ini artinya bahwa isu gender tidak sepatutnya jadi topic tersendiri, tema terpisah, atau isu sektoral tetapi adalah terintegrasi, sebagai mainstream dalam siklus pembangunan mulai perencanaan hingga evaluasi/monitor. Strategi demikian yang dipraktekkan di Denmark sehingga negara tersebut saat ini memperoleh reputasi sebagai negara paling aman, ramah terhadap perempuan dan anak sekaligus paling sejahtera (kelompok HDI tertinggi di dunia). Strategi demikian tentu amat menantang untuk dijadikan barometer penyelesaian bagi situasi Indonesia yang sedang dalam status emergency kejahatan seksual dan AKI terburuk di Asean.

Copenhagen, 16 Mei 2016,
Eva K Sundari
Anggt Komisi 11 FPDIP
Delegasi Women Delivery Conference
Baca selanjutnya...

Jumat, 13 Mei 2016

KPP FPDIP Dorong RUU ‘Yuyun’ Bisa Sundul Masuk Prolegnas

JAKARTA, beritalima.com – Prihatin atas tragedi perkosaan berkelompok (gang rape) yang membawa kematian Yuyun, 14, di Bengkulu, seluruh anggota parlemen perempuan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI bersepakat mensponsori Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kejahatan Seksual (PKS) sebagai RUU ‘sundulan’ dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada masa sidang mendatang.

“Hal ini didorong pada kebutuhan atas situasi darurat terhadap naiknya frekwensi dan semakin parahnya bentuk kejahatan seksual yang menimpa anak-anak, remaja dan perempuan Indonesia.

Maka RUU ‘Yuyun’ akan kami sundulkan masuk Prolegnas,” kata anggota Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) FPDIP DPR RI, Hj Dwi Ria Latifa SH MSc kepada media, Sabtu (7/5) di Jakarta.

Menurut Hj Dwi Ria Latifa, KPP FPDIP DPR RI bersepakat untuk mengorganisasi dan mobilisasi tandatangan seluruh anggota parlemen perempuan lintas fraksi, untuk bersama-sama memasukkan usulan ke Pimpinan dan Ketua Baleg DPR RI, begitu sidang dibuka setelah reses pertengahan Mei 2016 ini.

“KPP FPDIP akan membangun komunikasi dengan semua anggota parlemen perempuan lintas partai. Kami akan cari dukungan agar RUU ‘Yuyun’ bisa masuk Prolegnas,” papar mantan pengacara dan aktivis perempuan asal Riau itu.

Pada saat yang bersamaan, usulan serupa juga akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo, dengan harapan akan mendapat dukungan pemerintah atas insiatif para anggota parpemen perempuan tersebut.

Peluang untuk menjadikan RUU PKS menjadi ‘sundulan’ Prolegnas 2016 amat sangat dimungkinkan sebagaimana diatur pada UU 12 th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 18 dan 23.

Pasal 18 disebutkan dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar RUU didasarkan antara lain aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedang pasal 23 huruf 2 mengatakan dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas mencakup untuk mengatasi keadaan luar biasa, dan atau keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

Selain itu, secara teknis naskah akademik dan draft RUU juga telah disiapkan Komnas Perempuanr. “KPP FPDIP akan mengajak seluruh anggota KPPRI, aktivis perempuan dan juga LSM-LSM Perempuan untuk menyempurnakan naskah-naskah tersebut,” kata Dwi Ria yang juga salah satu Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Periode 2015-2019 itu.

Ditambahkan, KPP FPDIP berharap agar insiatif ini dapat diwujudkan sehingga ada langkah kongkrit atas berbagai pernyataan keprihatinan-keprihatinan yang nyaris berbentuk lingkaran setan atas kejahatan seksual dalam tahun-tahun terakhir ini.

Meski demikian, KPP FPDIP berharap ada langkah lebih cepat dan kongkrit dari Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan penegak hukum baik, diskema pencegahan maupun penindakan hukum tanpa menunggu selesainya UU tersebut. (*)

Keterangan Foto : Anggota KPP FPDIP DPR RI Hj Elva Hartati SIp MM asal Bengkulu sedang mengunjungi keluarga (almh) Yuyun di Bengkulu. (foto ist)

Source : 

http://www.beritalima.com/2016/05/08/kpp-fpdip-dorong-ruu-yuyun-sundul-masuk-prolegnas/
Baca selanjutnya...

Timor Leste Keluhkan Kerjasama dengan Indonesia yang Kurang Lancar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota board ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Eva Kusuma Sundari berdiskusi dengan Forum LSM Timor Leste di Yayasan HAK yang dipimpin Manuel Monteiro F, di Dili, Jumat (6/5). Di sana hadir setidaknya dihadiri sembilan perwakilan LSM.

Menurut Eva, peserta menyambut baik metode kerja APHR yang mendorong politisi anggota APHR untuk berkolaborasi dengan jaringan LSM setempat. Mereka pun semakin antusias ketika mengetahui bahwa APHR menggunakan pendekatan economic and social rights dalam kerangka bekerja, sesuatu yang masih belum didalami oleh sebagian LSM tersebut.

“Beberapa isu penting yang mereka harap APHR dapat memperkaya analisis kritis mereka adalah terkait isu free trade yang merupakan isu dominan dalam globalism. Mereka mengusulkan APHR dapat menyelenggarakan training bersamaan kegiatan Asian People Forum mendatang di Dili,” kata Eva seperti dikutip dari RMOL, Sabtu (7/5)
Eva menambahkan isu tentang hak sipil dan politik juga mengemuka. Jose Luis Oliveira dari LSM Ajar misalnya mengeluhkan soal implementasi rekomendasi KKP (Komisi Keadilan dan Persahabatan) antara RI dan Timor Leste yang tersendat karena hanya Timor Leste yang aktif. DPR pun diminta untuk ikut mendorong percepatan implementasi rekomendasi KKP.

“Salah seorang aktivis Yayasan HAK juga mengusulkan agar DPR mendorong kerja sama antara Pemerintah RI dan Timor Leste untuk mempermudah repatriasi asal Timor Leste yang saat ini tinggal di wiliayah RI. Dari informasi lapangan, ada dugaan ada birokrasi di pihak Indonesia yang amat rumit sehingga membuat masyarakat ragu untuk mendaftarkan diri untuk repatriasi ke Timor Leste,” kata Eva. (ysa/rmol)

source:
http://fajar.co.id/2016/05/07/timor-leste-keluhkan-kerjasama-dengan-indonesia-yang-kurang-lancar/
Baca selanjutnya...