Senin, 06 Januari 2014

2014 TAHUN BERBAHAYA DAN PENYELAMATAN BANGSA


Sebagai seorang feminist nasionalist, saya risau dengan HDI, GDI, GEM, AKI, sexual crime thd perempuan dan anak2 yang memburuk. Pertumbuhan ekonomi yang di kisaran 6% tdk menghentikan arus trafiking para ibu-ibu dan anak-anak sebagaimana wilfrida.

Sebagai seorang politisi aku mules melihat para kolega dan seniorku politisi penguasa daerah menutupi lokalisasi-lokalisasi tanpa transisi profesi yang berkelanjutan. Ketika kemiskinan daerah tidak diselesaikan, keduanya menjadi pendorong para perempuan dari dapilku untuk pergi ke daerah-daerah tambang di Kalimantan, Suawesi dan Papua untuk memperdagangkan tubuhnya dengan sukarela maupun sebagai korban penipuan para agen-agen  rekruter.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI dan anggota Tim Sosialisasi 4 pilar MPR,  saya risau dengan fakta bahwa th 2013 ada 181 gugatan yang dikabulkan MK atas berbagai UU produksi DPR karena tidak sesuai konstitusi. Agak ironis sebagai penyelenggara sosialisasi 4 pilar tetap gagal mengintegrasikannya ke dalam tugas utama sebagai legislator.

Sebagai anggota Komisi III sekaligus Ketua Kaukus HAM Parlemen ASEAN, saya sedih mendapatkan laporan Komnas Ham tentang kekerasan akibat konflik atas sumberdaya alam yang mencapai hampir 2 ribu/th dengan trend yang meningkat. Penegakkan hukum di daerah yang tidak memihak rakyat membuat mereka berduyun-duyun ke DPR sehunga permintaan dan pengaduan masyarakat di Komisi III terjadwal sebanyak 200an.

Situasi alinasi rakyat terhadap sumberdaya yang demikian juga berlangsung di Negara-negara  anggota ASEAN lainnya terutama Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos. Perampasan tanah, penghilangan aktivis, pengungsian internal, trafiking dll merupakan ongkos dari agenda tunggal ASEAN berupa pengintegrasian perekonomian ASEAN. Perburuan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan diprioritaskan at any cost termasuk terhadap HAM rakyat. ASEAN memilih fokus pada skema promosi HAM dan menolak melakukan penegakkan HAM jika ada kasus-kasus yang terjadi. Ini anomali dan kemunduran dibanding kerjasama kawasan terutama EU dan Mercosur di Latin Amerika.

Kegusaran saya juga terkait hak-hak kelompok minoritas untuk menikmati jaminan kebebasan beribadah. Sabotase negara untuk para elit untuk memihak salah satu golongan menyebabkan konflik berlatar belakang agama memburuk. Keaktifan Menteri Agama untuk mempropagandakan penyesatan Ahmadiyah pada masa lalu tampaknya sedang dilanjutkan ke kelompok Syiah. Ketika hakim sudah tidak netral, maka ini pengkhianatan terhadap amanat konstitusi pasal 29.

Indonesia harus keluar dari situasi critical point di atas, dimulai dari tekad kita untuk  mengganyang korupsi dalam berbagai bentuknya. Yang paling utama adalah korupsi terhadap mandat konstitusi yang sudah dibajak agenda WTO. Sialnya, implementasi agenda bajakan tersebut dijalankan secara korup. Laporan BPK, KPK, PPATK dan BAKN menegaskan bahwa selain korupsi meluas dan bentuknya canggih maka dilakukan oleh actor-aktor baru (regenerasi).

Para pemilih dapat mengakhiri siklus pembusukan berbangsa dan berpemerintahan itu melalui pemilu. Kecerdasan para pemilih akan menentukan bukan saja menentukan siapa yang akan terpilih tapi juga bagaimana mereka terpilih. Para pemimpin korup akan menghalalkan cara menang yang korup. Pemilih harus menjadikan pilkada DKI sebagai rujukan bahwa pemilih berdaulat sehingga mampu menghentikan upaya-upaya  pencurangan pilkada. Kedaulatan di tangan rakyat harus bisa dibuktikan di pemilu 2014.

Pemilu 2014 adalah pertaruhan jalan keluar dari kemunduran-kemunduran dan ketersesatan untuk kembali ke jalan konstitusi untuk memenangkan amanat penderitaan rakyat. Kedaulatan rakyat pemilih adalah satu2nya harapan penyelamatan bangsa. Pemilu 2014 adalah pisau bermata dua, bisa menusuk diri sendiri atau ke kekuatan gelap yang memblokade jalan kemakmuran, jalan konstitusi. Kita serahkan nasib bangsa ini ke rakyat pemilih. (WH/MK)

Penulis : Eva Kusuma Sundari (Anggota DPR RI Komisi III/PDIP/Aktifis Perempuan)
Baca selanjutnya...

Kamis, 19 Desember 2013

Support the ratification of the Rome Statute, generals


Eva Kusuma Sundari, Jakarta | Opinion | Mon, December 16 2013, 11:06 AM
The president of the International Criminal Court (ICC), judge Song Sang-hyun of South Korea, visited Jakarta recently and met with the Indonesian foreign minister, the law and human rights minister and two senior officials from the Defense Ministry. 

The talk with the defense officials is of great importance as it may indicate that the military is the stumbling block to the country ratifying the international human rights convention governing the ICC, known as the Rome Statute. 

President Susilo Bambang Yudhoyono in a letter addressed to the ICC president dated April 20, 2012, said that acceding to the Rome Statute remained a priority in the government’s National Plan of Action for Human Rights 2011-2014, which followed two previous national plans. 

With a mere 12 months to go before this national plan expires, it is therefore timely to remind the President of his words of support for the ICC and ask when will they be translated into action? 

One question that has often surfaced is whether Indonesia’s accession to the Rome Statute would pave the way for an ICC investigation and/or prosecution of Indonesians who allegedly committed crimes of international concern as set out in the Rome Statute that occurred before Indonesia’s accession to the statute.

The answer is no. The Rome Statute is prospective, not retroactive, in nature. Investigations can only be launched into serious crimes committed after a country becomes a party to the statute. 

This principle of non-retroactivity is, in fact, specifically enshrined in the Rome Statute. 

This principle of non-retroactivity means that the ICC is a court for the future, not a court for the past, and its major contribution is the prevention of atrocities as a guarantee of non-repetition.

Another question that has arisen from time to time in discussions concerning the accession to the Rome Statute is whether or not accession would impinge the sovereignty of a nation. 

Again, this is not the case. The point that must be highlighted here is that the principle of complementarity, which, as is also the case with the principle of non-retroactivity, is included in the Rome Statute — meaning that the ICC will only intervene if a state party is unwilling or unable to do so. 

The Rome Statute, with its principle of complementarity, therefore encourages rather than discourages the active national exercising of this sovereign prerogative: national courts doing what they are constitutionally responsible to do. Indonesia has a well-developed legal system, including a system of military jurisdiction. 

With accession and the adoption of appropriate domestic legislation to support the Rome Statute, our national courts would simply continue to perform the duties with which they are already statutorily tasked. Any concerns about the possible infringement of national sovereignty are, therefore, groundless. 

In the unlikely event that national courts refrained from discharging their responsibilities and the ICC saw fit to intervene, it must be recognized that such a minor and justified assumption of a role by the ICC would be more than justified in a world where the notion of absolute sovereignty in all circumstances has long ceased to exist. 

I am referring to the Nuremberg Principles on individual criminal responsibility for the most serious crimes and the Universal Declaration of Human Rights, which were adopted by the UN General Assembly in 1946 and 1948, respectively.

Indonesia is a prominent member of the international community. By acceding to the ICC’s Rome Statute, we would strengthen our standing. On the other hand, however, by continuing to delay, we are sending an unfortunate signal of ambivalence to all our friends worldwide on an issue of the utmost importance — nationally, regionally and internationally — that there can be no impunity for perpetrators of the most serious crimes known to humankind. 

President Yudhoyono still has five House of Representatives sessions remaining to fulfill his promise to ratify the Rome Statute before a new president is inaugurated in October next year. 

Therefore, he needs to convince his fellow generals that their objections to the ratification are, in fact, baseless. The President could go ahead and submit the bill on the ICC; the bill for which the House and the world have been waiting for almost nine years. Let that be your legacy to the all people in Indonesia and the world, Mr. President. 
_________________

The writer is a member of the law and human rights commission at the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and is a member of the Parliamentarians for Global Action (PGA) in Indonesia.
Baca selanjutnya...

Jumat, 06 Desember 2013

Pemerintah Jangan Abaikan Hak Konstitusional Eksil

Semarang, 6/12 (Antara) - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berharap Pemerintah jangan mengabaikan hak-hak konstitusional warga eksil Indonesia yang meninggalkan Tanah Air setelah peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI).    "Mereka para asylum seeker (pencari suaka), mencari perlindungan dengan menjadi warga negara lain. Jadi, keterpaksaan, bukan karena tidak cinta tanah air Indonesia," kata Wakil Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari ketika dihubungi dari Semarang, Jumat.   Sebelumnya, peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir di Jakarta, Selasa (3/12), mengatakan, dari hasil penelitian, khususnya di Belanda, menunjukkan adanya nasionalisme jarak jauh yang tumbuh dari kaum eksil Indonesia.   Menurut Amin, meski tidak lagi memegang paspor Indonesia, mereka tetap mengaku sebagai bangsa Indonesia. Bentuk nasionalisme terhadap bangsa Indonesia secara konkret ditunjukkan dengan membangun komunitas-komunitas kesenian hingga politik.   "Contoh Pak Sarmadji yang membangun perpustakaan Perhimpunan Dokumentasi Indonesia (Perdoi) di rumahnya. Pak Djoemaeni (Kartaprawira) membentuk Lembaga Pembela Korban (LPK) 1965, dan Dokter Melly (Siaw) membantu beberapa pekerja Indonesia yang tidak terdokumentasi mendapat layanan kesehatan," ujar dia.   Menurut Amin, para eksil peristiwa 1965 tidak banyak yang memilih kembali menjadi warga negara Indonesia karena masih khawatir dicap komunis di tengah masyarakat meski ada beberapa dari mereka yang memanfaatkan terbukanya akses pemulihan dan pengembalian hak kewarganegaraan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.     Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia) DPR RI menegaskan bahwa mereka ke luar negeri dalam rangka mencari kehidupan ekonomi yang lebih nyaman.   "Jadi, soal cinta tanah air adalah sudah menjadi bagian integral. Mereka selalu berkontribusi secara tidak langsung pada dinamika tanah air meski dalam kondisi sangat terbatas," ucapnya.   Warga eksil Indonesia di luar negeri, kata Eva, selalu memperingati hari-hari penting nasional, menyelenggarakan diskusi-diskusi, menampung aktivis-aktivis yang menyelamatkan diri saat reformasi.   Di samping itu, lanjut dia, mereka juga menyelenggarakan bazar, pasar murah, atau festival untuk memperkenalkan Indonesia di komunitas mereka.   "Ibaratnya, cinta tidak sampai karena bertepuk sebelah tangan sebab negara mengabaikan hak-hak konstitusional mereka," kata calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.   Meski sebagai korban kekerasan negara, menurut Eva, cinta tanah air tetap terpelihara. "Semoga Presiden terbuka hatinya untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Rehabilitasi Umum supaya bangsa dan keluarga-keluarga yang retak dapat dirangkai kembali... setop pelanggengan kekerasan," katanya.

Baca selanjutnya...

Selasa, 03 Desember 2013

KEPPRES REHABILITASI UMUM UNTUK TUNTASKAN PELANGGARAN HAM

    Semarang, 3/12 (Antara) - Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berkeyakinan Keputusan Presiden tentang Rehabilitasi Umum akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lampau sekaligus menghapus stigma bagi keturunan eks anggota Partai Komunis Indonesia.     "Penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling mungkin diselesaikan melalui pembuatan keppres daripada melalui undang-undang atau jalur hukum," kata anggota Komisi Bidang Hukum dan HAM DPR RI itu dari Yogyakarta kepada Antara di Semarang, Selasa.    Usai tampil sebagai pembicara pada seminar yang berlangsung di kampus Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, Eva K. Sundari menegaskan bahwa para korban yang notabene eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) berhak mendapat keadilan demi kemanusiaan mengingat usia mereka sudah uzur.    "Di lain pihak, anak keturunannya dihindarkan dari stigma dan dosa warisan," kata Eva yang juga Wakil Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Fraksi PDI Perjuangn DPR RI.    Eva yang juga calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI memandang perlu isi keppres adalah payung hukum bagi pemberian rehabilitasi kepada para korban HAM dan keluarga.    Akan tetapi, lanjut Eva, tentu saja seperti praktik-praktik yang lazim di banyak negara, Pemerintah harus memulainya dengan permintaan maaf yang tentu otomatis merupakan pengakuan atas tindakan-tindakan negara yang salah pada masa lampau.    "Tujuan Keppres Rehabilitasi Umum adalh agar kita menuntaskan 'gandolan-gandolan (beban) masa lalu dan mulai membangun budaya antiimpunitas sekaligus menghormati HAM sehingga demokrasi bisa berkualitas karena responsif terhadap isu keadilan," katanya.    Sebelumnya, Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto menyatakan setuju diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Hak Asasi Manusia terkait dengan korban pelanggaran HAM pada masa orde baru.    "Sebelum berakhirnya periode pemerintahan pada tahun 2014, akan lebih baik jika Presiden Yudhoyono menerbitkan Keppres tentang HAM setelah dibicarakan dengan lembaga negara lainnya," kata Sidarto Danusubroto ketika menerima delegasi Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.    Sidarto berharap korban pelanggaran HAM tidak putus asa dan terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara.    Sebagai negara besar dan di negara mana pun di dunia, kata dia, semua ada batasnya, termasuk dalam menghukum orang-orang yang dianggap berbeda ideologi politik pemerintah pada saat itu.    "Semua harus diperbaiki agar tak ada stigma politik yang negatif terhadap anak cucu dan keturunannya sebagai warga bangsa," katanya.-- kliwon007.blogspot.com

Baca selanjutnya...

Jumat, 22 November 2013

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PERS 21


November 2013

Ribuan perempuan Indonesia yang diperdagangkan ke Hong Kong menghadapi eksploitasi dan resiko “perbudakan” rumah tanggaRibuan perempuan Indonesia yang diperdagangkan ke Hong Kong menghadapi resiko kondisi seperti perbudakan sebagai pekerja rumah tangga, dengan kedua pemerintah gagal melindungi mereka dari pelecehan dan eksploitasi yang terjadi secara meluas, ungkap Amnesty International.

Sebuah laporan terbaru berjudul,Dieksploitasi demi keuntungan, diabaikan oleh kedua Pemerintah , ( Exploited for Profit, Failed by Governments), menjelaskan bagaimana agen perekrutan Indonesia dan agen penempatan di Hong Kong memperdagangkan perempuan Indonesia untuk eksploitasi dan kerja paksa. Tindakan pelecehan tersebut termasuk hambatan atas kebebasan bergerak, kekerasan fisik dan seksual, kurangnya makanan, dan jam kerja yang berlebihan dan eksploitatif.“Sejak perempuan tersebut ditipu untuk membuat tanda tangan untuk bekerja di Hong Kong, mereka terjebak dalam lingkaran eksploitasi dengan kasus-kasus yang masuk kategori perbudakan moderen,” ungkap Norma Kang Muico, Peneliti Hak-Hak Migran Asia Pasifik di Amnesty International.

Temuannya berdasarkan pada wawancara mendalam dengan 97 pekerja rumah tangga Indonesia dan didukung oleh survei atas hampir 1000 perempuan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Indonesian Migrant Workers Union). Ada lebih dari 300.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong, dengan setengahnya dari Indonesia dan hampir seluruhnya perempuan. 

Tergiur dengan janji pekerjaan dengan upah bagus, kenyataannya bagi para perempuan tersebut sangatlah berbeda.Satu perempuan mengatakan pada Amnesty International, bagaimana ia dipukuli oleh majikannya: “Ia menendang saya dari belakang dan menyeret saya melalui baju ke kamarku. Setelah mengunci pintu, ia memukul dan meninju saya. Ia mendorong saya ke lantai dan menendang beberapa kali. Saya lebam dan memar sekujur tubuh- wajah, lengan dan kaki saya. Mulut dan dahi saya berdarah

.” Kegagalan sistematis oleh kedua pemerintah baik Hong Kong dan Indonesia dalam melindungi pekerja rumah tangga migran dari eksploitasi disoroti dalam laporan ini. Beberapa tindakan pihak berwenang tersebut bahkan memperbesar risiko kesewenang-wenangan.

“Tidak ada alasan yang bisa diterima sehingga pemerintah Hong Kong dan Indonesia menutup matanya atas perdagangan ribuan perempuan rentan tersebut untuk kerja paksa. Pihak berwenang dapat merujuk pada sejumlah peraturan nasional yang seharusnya melindungi perempuan tersebut namun peraturan tersebut jarang ditegakkan,” ungkap Muico.Di Indonesia, calon pekerja rumah tangga migran diwajibkan mengikuti proses melalui agen perekrutan yang terdaftar oleh pemerintah termasuk mengikuti pelatihan sebelum pemberangkatan. 

Agensi tersebut, dan perantara yang bekerja untuk mereka, secara rutin menipu para perempuan terkait upah dan biaya, menyita dokumen-dokumen identitas dan properti sebagai jaminan, dan membebankan biaya yang melebihi yang diperkenankan oleh hukum. Biaya penuh diterapkan sejak mereka mengikuti pelatihan, menjebak para perempuan dengan hutang yang besar bila mereka mengundurkan diri. 

Lestari, 29, mengatakan ketika ia pertama kali tiba di pusat pelatihan kerja: “Saya terkejut. Tempatnya dikelilingi pagar tinggi dan semua perempuan harus memangkas pendek rambutnya. Saya diberikan secarik kertas dengan tulisan Berbahasa Inggris. Yang bisa saya baca hanya angka 27 Juta. Staf-nya mengatakan pada saya, “Kamu harus tandatangani ini.” Ada sekitar 30 dari kami; kami melakukan apa yang diminta. Setelahnya, mereka berkata “Apa yang kamu tandatangani ini berarti jika kamu memutuskan untuk pergi, maka kamu harus bayar 27 Juta Rupiah (US$ 2700).”” 

Perempuan dari beberapa pusat pelatihan kerja juga melaporkan mereka dipaksa melakukan injeksi kontrasepsi. Banya perempuan mengatakan staf pusat pelatihan sering mencela, menganiaya, dan mengancam mereka dengan pembatalan aplikasi pekerjaan mereka. Kebanyakan besar dari mereka tidak bisa meninggalkan lokasi pusat pelatihan kerja secara bebas. 

Laporan tersebut juga mengungkap bahwa agen perekrutan secara rutin gagal memberikan para buruh migran dokumen-dokumen legal yang diperlukan termasuk kontrak, asuransi wajib dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melemahkan upaya dan sarana untuk menuntut ganti rugi. Ketika seorang pekerja rumah tangga migran tiba di Hong Kong, mereka dikontrol secara ketat oleh agen penempatan lokal dan sering oleh pemberi kerja mereka. 

Mayoritas perempuan yang diwawancara oleh Amnesty International mendapati dokumen mereka disita oleh majikan atau agen penempatan mereka di Hong Kong. Sekitar sepertiga tidak diperkenankan meninggalkan rumah majikannya. Amnesty International menemukan bahwa mereka yang diwawancara bekerja rata-rata 17 jam per hari; banyak responden yang tidak menerima Upah Minimum yang Diperkenankan ( Minimum Allowable Wage ) berdasarkan Undang-Undang, dilarang mempraktikan kepercayaan mereka, dan tidak mendapatkan hari libur mingguan. Para perempuan terjebak dalam lingkaran kerja paksa dengan hutang yang besar untuk menutupi biaya perekrutan yang tidak jelas dan berlebihan. 

Agen perekrutan di Indonesia dan agen penempatan di Hong Kong berkolusi dalam memperdayai batasan-batasan legal dalam membebani para pekerja rumah tangga migran. Amnesty International menemukan hampir semua perempuan dibebani biaya jauh di atas batas yang diperkenankan oleh hukum. Agensi tersebut memperdaya hukum dengan mengumpulkan biaya yang berlebihan melalui skema pihak ketiga, termasuk melalui perusahaan-perusahaan keuangan.

Terlepas hal ini, Komisioner Ketenagakerjaan Hong Kong hanya mencabut izin dua agen penempatan pada tahun 2012 dan hanya satu pada empat bulan pertama tahun 2013. “Agen perekrutan dan penempatan secara terang-terangan melanggar hukum yang didesain untuk melindungi pekerja rumah tangga migran dari kesewenang-wenangan. 

Hampir tiadanya tindakan oleh pihak berwenang Hong Kong dan Indonesia berarti para perempuan tersebut terus dieksploitasi demi keuntungan,” ungkap Muico. Tidak bisa melarikan diri: Terjebak dan dilecehkan Ketika di Hong Kong, ketakutan terjebak dalam hutang yang makin dalam melalui pembebanan ulang biaya perekrutan dalam mendapatkan pemberi kerja baru mengakibatkan banyak perempuan terjebak dengan pemberi kerja yang melecehkan. 

Dua pertiga pekerja rumah tangga migran yang diwawancara Amnesty International mengaku menjadi korban penganiayaan fisik dan psikologis. Persyaratan yang mewajibkan pekerja rumah tangga tinggal serumah dengan pemberi kerja mereka, meningkatkan isolasi mereka, dan menempatkan mereka dalam resiko pelecahan yang lebih jauh. Satu perempuan menyatakan bagaimana “Sang istri secara fisik menganiayaku secara rutin. Pernah sekali ia memerintahkan kedua anjingnya untuk mengigit saya. Ada sepuluh bekas gigitan di badanku, yang merobek kulit sehingga berdarah. Ia merekamnya di telepon genggamnya, dan ia terus menonton ulang sembari tertawa.” Para perempuan mengatakan pada Amnesty International bahwa kontrak mereka bisa diputus bila mereka mengeluh soal perlakuan yang dialami, atau jika agen penempatan memanipulasi situasi demi mendapatkan biaya perekrutan baru. Pembayaran yang rendah adalah masalah yang meluas. Namun dalam periode dua tahun hingga Mei 2012, hanya 342 kasus pembayaran yang rendah yang diajukan dari total populasi lebih dari 300.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. 

“Kita perlu melihat hukum yang ada ditegakkan dan orang mendapatkan keadilan untuk eksploitasi. Hanya saat itulah kita dapat melihat pengakhiran kerja paksa dari Indonesia ke Hong Kong,” ungkap Muico. Hukum Hong Kong menyatakan pekerja rumah tangga migran harus mendapatkan pemberi kerja baru dan mendapatkan visa kerja baru dalam jangka waktu dua minggu setelah berakhirnya kontrak mereka, atau mereka harus meninggalkan Hong Kong. Hal ini menekan pekerja untuk bertahan dalam situasi yang melecehkan karena mereka tahu jika mereka meninggalkan pekerjaan mereka, sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan baru dalamdua minggu sehingga mereka harus meninggalkan negeri itu. Bagi kebanyakan orang hal ini membuat mustahil mereka dalam membayar biaya perekrutan atau untuk menyokong keluarga mereka. 

“Keseluruhan sistem merugikan pekerja rumah tangga migran. Jika Pemerintah Hong Kong serius dalam melindungi perempuan tersebut, mereka akan menghapus Peraturan Dua Minggu dan Kewajiban Tinggal Serumah yang menempatkan para perempuan dalam risiko pelecehan yang lebih besar,” ungkap Muico.

“Kedua Pemerintah, Indonesia dan Hong Kong, perlu menunjukkan komitmen sejati untuk mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hak pekerja yang terungkap dalam laporan ini.”Amnesty International menyerukan kepada kedua pemerintah untuk secepatnya meratifikasi dan menerapkan Konvensi Pekerja Rumah Tangga dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).

-SELESAI-Laporan penuh bisa diunduh di sini 
Ringkasan Eksekutif bisa dibaca di sini (Inggeris dan Bahasa): http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/041/2013/en
Baca selanjutnya...

Senin, 18 November 2013

Eva Kusuma Sundari : Papua Harus Jadi Provinsi Damai dan Sejahtera

Semarang,Menits.Com - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan Papua melalui otonomi khusus plus harus menjadi provinsi yang damai dan sejahtera.

"Namun, terwujudnya Papua damai dan sejahtera amat tergantung pada pelaksanaan (perintah) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konsep otonomi khusus (otsus) plus di Papua, 30 April 2013, kepada Gubernur Papua yang baru, Lukas Enembe," katanya kepada Wartawan di Semarang, Minggu malam.

Adapun pengertian plus, katanya, termasuk memulai dialog dengan elemen-elemen prokemerdekaan, dan hal itu merupakan kemajuan yang melegakan.

Ia mengutarakan bahwa adanya dialog atau komunikasi konstruktif dengan semua elemen bangsa dengan Papua, termasuk yang prokemerdekaan, adalah satu-satunya strategi, mengingat pendekatan keamanan selama ini tidak membuahkan hasil, baik aspek perdamaian maupun kesejahteraan.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, kata dia, amat yakin Indonesia mampu menyelenggarakan dialog untuk penyelesaian politik tanpa keterlibatan asing, seperti di Aceh.

Apalagi, kata dia, Kementerian Luar Negeri RI telah sukses memfasilitasi dialog perdamaian di Mindanau, Thailand Selatan, termasuk di Myanmar sehingga untuk Papua bukan hal yang sulit.

Meski demikian, kata Eva, dukungan dari pihak militer merupakan tantangan utama terwujudnya dialog atau komunikasi konstruktif untuk merealisasikan Papua damai dan sejahtera.

Ia mengemukakan, ketika asas "non-violence" (antikekerasan) sudah jadi norma universal, pemerintah RI harus bisa membuktikan solusi politik atas Papua.

"Hal itu dapat dicapai secara inklusif dan demokratis (supremasi sipil), matang, dan cerdas guna membungkam manuver-manuver dalam negeri dan asing yang bertujuan melepas Papua dari NKRI," katanya.

Menyinggung soal keberadaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Inggris sejak 28 April 2013, dia menyatakan bahwa Indonesia, khususnya di dalam negeri, tidak perlu gusar terhadap sejumlah politikus Inggris dan Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi yang mendukung upaya kemerdekaan Papua.

"Perihal gusar adalah tugasnya Kemlu, tetapi dalam negeri tidak perlu gusar dan harus membenahi dengan mengarah pada kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua," katanya.

Ia juga mengemukakan bahwa situasi Timor Timur dan Papua berbeda karena Papua tidak pernah menjadi agenda di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menurut hukum internasional, Papua adalah wilayah sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan eks-kolonial Belanda.

"Satu-satunya alasan menggugat Papua dari NKRI adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan genosida sehingga Indonesia harus membuktikan sebaliknya, yakni dengan mewujudkan Papua damai dan sejahtera," katanya.(ant/nvl)

http://news.menits.com/post/3351529482/Eva-Kusuma-Sundari--Papua-Harus-Jadi-Provinsi-Damai-dan-Sejahtera/
Baca selanjutnya...