Selasa, 26 Juli 2016

Presiden Perlu Mendorong Pembentukan KKR untuk Menyelesaikan Kasus 1965

Meski RI tidak meratifikasi Statute Roma tetapi Presiden Joko Widodo seyogyanya memperhatikan rekomendasi dari International People’s Tribunal maupun hasil dari kedua simposium soal tragedi 1965 di Jakarta, dengan membentuk sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, melalui Keppres.

“Banyak negara, termasuk di Amerika Latin maupun Afrika, membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi lewat keputusan presiden,” kata Eva Sundari.

Temuan-temuan tersebut menyimpulkan bahwa terjadi beberapa pelanggaran hukum internasional maupun nasional dalam tragedi 1965: pembunuhan massal, pemenjaraan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, diskriminasi terhadap korban dan keturunan dan seterusnya.

Eva Sundari mengacu pada sebuah laporan dari  International Center for Transitional Justice, yang dibuat di Brazil, berjudul, “Truth Seeking: Elements of Creating an Eff ective Truth Commission” https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-English.pdf

Laporan tersebut memaparkan mengapa kebenaran penting sekali buat belajar soal masa lalu, menutup luka di kalangan korban, keluarga korban maupun keturunan mereka, serta memetakan jalan buat masa depan.

Berbagai negara, termasuk beberapa negara di Amerika Latin, Maroko di Afrika maupun Timor Timur, berhasil mempelajari masa lalu mereka serta bergerak maju tanpa beban sejarah. Indonesia dengan tragedi 1965 dan Turki dengan genosida terhadap etnik Armenia pada 1915, termasuk negara yang masih harus berjuang buat menutup luka mereka.

“Kita tak bisa terus-menerus tak mau menutup tragedi 1965. Kita tak boleh meninggalkan pekerjaan besar ini kepada anak atau cucu kita. Kita harus melakukan rekonsiliasi dan rekonsiliasi harus dilakukan berdasarkan sesuatu dan sesuatu tersebut adalah kebenaran,” kata Sundari.

Ada tiga tujuan dalam pembentukan komisi kebenaran: (1) pencarian kebenaran dengan memberikan tempat dan waktu kepada korban dan keturunan mereka, plus beberapa pelaku pembunuhan, buat bersaksi soal tragedi 1965; (2) pemberikan perlindungan kepada mereka yang hendak bersaksi dari kemungkinan intimidasi dan diskriminasi; (3) restorasi terhadap hak orang-orang dan keturunannya yang selama ini mengalami diskriminasi akibat 1965.

Komisi ini akan membuka forum kesaksian di berbagai kota di Indonesia. Komisi akan merekam dan mencatat kesaksian. Ia lantas akan dibukukan atau dibuatkan situs web. Ia akan jadi acuan buat bangsa Indonesia belajar tentang kebenaran –bukan propaganda seperti yang selama ini terjadi.

“Presiden Jokowi akan melakukan hal yang sangat berguna buat masa depan bangsa Indonesia dengan membentuk komisi kebenaran. Jumlah anggota komisi seyogyanya ganjil, bisa tujuh sampai 15 orang, bekerja selama tiga tahun. Hasilnya, adalah sebuah buku putih,” kata Sundari.

Temuan dan rekomendasi dari Den Haag sebenarnya tidak berbeda dari temuan Komnasham karena kebenaran sejarah tidak bisa dibelokkan. Sayang Pemerintah yang lalu tidak ada kemauan (unwillingly) untuk penegakkan HAM sehingga tidak memunculkan kemampuan penyelesaian (unable) bagi penyelesaiannya sebagaimana ditunjukkan sikap Kejaksaan Agung yang menggantungkan laporan Komnasham terkait kasus 1965 maupun pelanggaran lainnya dalam ketidakpastian.

Presiden sepatutnya menjadi pemutus lingkaran propaganda  pengingkaran fakta pelanggaran HAM kepada para korban 1965 yang memang sudah menjadi janji kampanye pilpres di Nawacita.

Penyelesaian melalui mekanisme KKR (bukan peradilan hukum) yang paling tepat karena korban pelanggaran bukan saja keluarga PKI tapi juga BK dan para aktivis PNI. Catatan sejarah juga menunjukkan para korban  termasuk anggota militer akibat konflik atasan/elit dalam tubuh militer. Saatnya kita jadi bangsa yang dewasa, mengakui kesalahan masa lalu agar kita bisa melakukan lompatan maju.

Surabaya, 22/7/16, Eva Kusuma Sundari angg kom XI FPDIP dan waka APHR (Asean Parliamentarians for Human Rights)
Baca selanjutnya...

Selasa, 12 Juli 2016

Intervensi kelompok perempuan G20 untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas

Atas undangan Asia Foundation, Eva Sundari menghadiri konperensi Empowering Women for Economic Growth: the Smart Choice for G20 yang diselenggarakan oleh Chatham House, satu lembaga think tank di London. Konperensi yang diselenggarakan di London tgl 11-12 July 2016 dihadiri 56 peserta terdiri politisi, akademia, kalangan business dan aktivis perempuan dari 20 negara anggota G20.

Para perempuan tersebut terhimpun dalam W20 (women 20), yang diharapkan dapat berfungsi sebagai partner organisasi para pemimpin G20 sebagaimana B20 (kel business) dan T20 (technocrats/akademia).

Sebagai organisasi baru (3th), W20 masih menghadapi tantangan untuk bisa berperan effective sebagai lobbyist atau bahkan menjadi kel penekan (pressure group) agar bisa mempengaruhi resolusi-resolusi dalam pertemuan pemimpin G20.

Kerisauan W20 beralasan karena kebijakan G20  kurang merespon isu ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ataupun isu sustainable development yang kental berwajah perempuan. Hal ini dikonfirmasi oleh adanya data gender gap terkait labour force, employment, infrastructure, education dll. W20 berharap bisa 'mengenderkan' kebijakan ekonomi makro, keuangan, perbankan atau kebijakan pembangunan umum lainnya.

Claudia Grobe Legee, dari Asosiassi Business Women German dan wakil ketua W20 mengingatkan supaya W20 fokus di beberapa prioritas saja sehingga bisa masuk ke concern utama para pemimpin G20 yang fokus ke pertumbuhan ekonomi. Eva Sundari menambahkan agar W20 menyusun aksi agar isu pertumbuhan berkualitas yang sudah jadi komitmen para pemimpin G20 tidak menjadi sekedar retorika.

Isu ini bisa jadi agenda politik W20 sekaligus untuk alat monitoring dan evaluasi para pemimpin G20. Ini juga harusnya menjadi agenda kerja kaukus-kaukus perempuan termasuk di Indonesia karena tidak ada strategi pemberdayaan perempuan yang lebih efektif dari pemberdayaan ekonomi di masa perubahan yang sangat cepat yang dipicu perkembangan teknology informasi yang super cepat juga.

London, 11/7/16, Eva Sundari angg Kom XI FPDIP DPR RI
Baca selanjutnya...

Senin, 20 Juni 2016

Blitar Berpotensi Menjadi Tujuan Wisata Budaya Panji

Cerita Panji yang berasal dari konflik kerajaan Panjalu (Malang) dan Jenggala (Kediri) faktanya sudah menjadi ekspor budaya asli Jatim yang mendunia. Budaya Panji ini hidup di eks wilayah persemakmuran Majapahit antara lain Nusantara, Madagascar, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos dll. Festival Panji, saat ini dijadikan kalender rutin di Thailand yang diikuti negara-negara tersebut.

Ada 8 elemen dalam Budaya Panji antara lain: kemanusiaan, cinta kasih, maritime, seni, angkatan perang, ketahanan pangan, dan Etika pertanian/diplomasi. Sehingga, dimensi ephos Panji lebih kompleks dan lengkap dibanding ephos Mahabarata maupun Ramayana yang tidak punya dimensi perang dan persenjataan maritime.

Dari diskusi dengan para aktivis eco-tourism (8/6/16 di Blitar) diuraikan delapan elemen Budaya Panji diadopsi di lambang 8 Surya Majapahit. Karena asalnya dari Majapahit maka orang Jawa dianggap sebagai saudara tua di kawasan Budaya Panji.

Hingga saat ini ulasan Budaya Panji bisa diperoleh di buku antropolog Jerman, Lydia Kieven berjudul  'Menguak figur bertopi di Candi Majapahit'. Figur bertopi yaitu Panji Asmara Bangun ditemukan setidaknya di 20 candi jaman Majapahit seperti Penataran,

Dari bukti-bukti yang berserakan tersebut, Candi Penataran di Blitar yang dibangun selama pemerintahan 3 kerajaan besar yaitu Kediri, Singasari dan Majapahit dianggap sebagai alasan terkuat untuk menganggap Blitar pantas dijadikan sumber Budaya Panji.

Sayang sekali potensi ini tidak digali dan dikapitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang hingga saat ini masih belum menentukan branding untuk wisata Blitar. Dari penjelasan Andi Yuwono, assessor eco-tourism sekaligus Ketua Asosiassi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) ada keterkaitan konsep Budaya Panji dengan BK.

Di Blitar, perwujudan konsep Jawa yang disebut konsep 4 Kiblat 5 pancer. Di timur ada Candi Sawentar (pengabuan Anusapati, pendiri Singasari), di Barat ada Candi Wleri (pengabuan Ranggawuni, raja terakhir Singasari); di selatan ada Candi Simping (pengabuan R Wijaya, pendiri Majapahit) dan di utara ada Candi Penataran (pengabuan Tribuana Tunggadewi) dan di tengah ada makam BK, kerajaan moderen Nusantara (Indonesia). Berdasar hal tersebut maka BLITAR disebut BUMI RAYA IKA TANTRA ADHI RAJA (Bumi pusara raja-raja agung yang Merdeka) karena faktanya di Blitar tempat tanah-tanah perdikan sejak Majapahit.

Eva Sundari menyayangkan karena ada dokumentasi film pendek tentang konsep tersebut yang menang lomba di Polandia Juni 2015 yaitu Warsaw International Tour Film Academy. Kemenangan tersebut harusnya menjadi pemantik untuk mengembangkan konsep wisata di Blitar.

Blitar, 8/8/16, angg KOM XI dan Dapil Jatim 6 FPDIP DPR RI.
Baca selanjutnya...

Alumni dan aktifis GMNI Blitar Mendoakan Bang TK dan Suryadi

Dalam Syukuran atas Keppres penetapan 1 Juni 1945 sbg Hari Lahir Pancasila pada 8/6/16, alumni GMNI mengirim doa kepada Dr Taufik Kiemas dan Suryadi eks Ketua PDI yg merupakan alumni GMNI. Acara yang dibarengkan dengan buka puasa bersama dihadiri 30 aktivis termasuk Ketua Alumni Kab Blitar Mashuriono dan Ketua alumni Kota Blitar, Jimmy Yanuar.

Eva Sundari, menyatakan bahwa alumni harus bersyukur atas kontribusi alm bang TK yang kongkrit yaitu berupa sosialisasi 4 pilar sehingga masyarakat mengingat kembali konsensus berbangsa dan bernegara Indonesia. Almarhum juga berjasa atas upaya lahirnya Keppres 1 Juni 1945 yang baru berhasil tahun 2016 ini.

Doa juga dipanjatkan pada alm Suryadi yang bisa mempertahankan barisan kelompok Marhein di tengah tekanan desukarnoisasi sepanjang Orba. Lepas dari kontroversi peran alm Suryadi menjelang reformasi, para alumni tetap menempatkan alm di posisi yang terhormat sebagai senior GMNI sebagaimana bang TK.  Keduanya didoakan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Ketua DPC GMNI Blitar, Joko Pramono, pada kesempatan tersebut menngingatkan bahwa alumni GMNI harus berperan kongkrit untuk mendukung DPC GMNI dalam merekrut kader-kader baru guna memperkuat barisan pro Pancasila. Menurutnya, pendelegitimasian Pancasila sudah pada taraf mengkhawatirkan misalnya kelompok yang jelas anti Pancasila justru dirangkul aparat keamanan demi menegakkan Pancasila.

Dalam kesempatan tersebut, disepakati bahwa barisan alumni GMNI akan membentuk Koperasi sebagai alat perjuangan demi mewujudkan amanat sistem ekonomi yang berasas  kekeluargaan dan gotong royong. Dalam acara Bulan BK alumni GMNI akan mengadakan penyegaran Pancasila sesuai bahan-bahan Kuliah BK terkait gagasan pembangunan sistem ekonomi sesuai Pancasila.

Blitar, 8/8/16, Eva K Sundari, angg Kom XI Dapil Jatim 6 FPDIP DPR RI
Baca selanjutnya...

Rabu, 01 Juni 2016

LAPORAN KEGIATAN RESES MASA SIDANG IV TAHUN 2015-2016

Baca selanjutnya...

Perlu Panduan Pro-konstitusi dan Kesetaraan Gender dalam Legal Drafting (pembuatan UU) demi Mencapai Target SDGs

Eva K Sundari (kanan) bersama Rochiatul Aswida
Komnas Ham (tengah) dan Tantowi Yahya (Kiri)
Kegagalan Indonesia mencapai target-target dalam MDGs (Millennium Development Goals) menunjukkan lemahnya perspektif gender dalam politik pembangunan kita. Ironisnya, pembentukan Tim koordinasi pencapaian SDGs (Sustainable  Development Goals) oleh Pemerintah dibentuk tanpa memperbaiki problem paradigmatik ini terlebih dulu.

Semua upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain-lain akan percuma jika tidak terlebih dahulu negara menjamin sexual dan reproduction rights. Maraknya perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan peringatan resiko Kegagalan pencapaian target SDGs jika syarat pokok (sufficient conditions) tidak diwujudkan pula.

Soal perlindungan terhadap hak seksual dan reproduksi peremp ini masih jadi penghambat dalam tercapainya Keadilan gender (gender justice) di Indonesia. Hal ini menjadi topik dalam diskusi di symposium internasional oleh BKSAP bertema Gender Justice in Implementation and Challenges, siang tadi (26/5/16) di DPR. Mewujudkan  gender justice ini masih menjadi problem serius di Indonesia, menurut Eva Kusuma Sundari. Di tingkat content of law, belum ada tata beracara khusus untuk  kejahatan sexual, sehinggakaukus perempuan parlemen mengusulkan  adanya UU PKS (penghapusan kejahatan sexual).

Situasi di ranah content ini menjadi semakin memburuk dengan adanya 389 perda yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama agama. Dr Indraswati dari Komnas Perempuan menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan perempuan masih sebagai warga kelas dua, dijadikan obyek yang dikontrol, diatur, dibatasi, dan dirampas otoritas mereka terhadap tubuhnya walau tujuan perda-perda tersebut disebut sebagai perlindungan terhadap perempuan.

Problem serius juga ada di ranah kultur hukum berupa maraknya militarism dan radikalisme yang terwujud pada aksi-aksi di luar hukum (outlaw) sehingga posisi perempuan makin terdesak. Tidak heran jika kemudian struktur pelaksana hukum (structure of law) termasuk birokrat dan politisi bersuara sama, yaitu bernada misogynis (membenci perempuan) dengan menjadikan perempuan sasaran yang dipersalahkan walau di posisi korban.

Eva Sundari mengusulkan Badan Legislatif dan Pemerintah menyusun panduan bersama untuk memastikan perspective konstitusi dan pro gender equality bisa diintegrasikan. Sehingga, tidak saja UU dapat lolos dari  pembatalan MK tapi juga menjamin gender justice demi  mencapai target SDGs. Memasukkan Komnas Perempuan ke dalam  Tim Legislasi Pemerintah (Menkumham) juga perlu agar isu gender menjadi arus utama bukan diperlakukan sebagai isu sektoral.

Jkt, 26/5/16, Eva K Sundari Kom XI dan KPPRI (kaukus peremp parlemen)  FPDIP DPR
Baca selanjutnya...