Rabu, 13 April 2016

Kaukus Pancasila Menerima Delegasi Human Rights Watch




Jakarta, 12 April 2016

Hari ini Kaukus Pancasila menerima kunjungan 10 orang delegasi Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi hak asasi manusia internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, perwakilan HRW menyampaikan keprihatinannya atas kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait dengan isu kemerdekaan beragama. HRW menaruhperhatian serius pada beberapa regulasi diskriminatif seperti Undang-undang Penodaan Agama tahun 1965, Peraturan Bersama Menteri tentang Rumah Ibadah tahun 2006, Surat Keputusan Bersama Tentang Ahmadiyah tahun 2008, dan pengusiran sekitar 8000 anggota Gafatar dari Kalimantan pada 2016.

HRW melihat bahwa aparat pemerintah dan pasukan keamanan kerap kali terlibat dalam diskriminasi maupun memfasilitasi terjadinya intimidasi kelompok intoleran terhadap kelompok keagamaan minoritas, seperti dalam kasus penolakan pembangunan rumah ibadah atau pertemuan keagamaan. Keterlibatan pemerintah yang sangat jelas dalam pelanggaran hak beragama adalah dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat (BAKORPAKEM) yang berada di bawah Kejaksaan Agung, dimana dalam kebijakannya senantiasa merujuk pada fatwa-fatwa “sesat” Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kelompok minoritas.

HRW selama ini memantau rekam jejak voting Indonesia di Komite HAM PBB di Jenewa, yang di satu sisi menunjukan ambivalensi sikap terhadap beberapa isu kunci seperti tentang Syria, Iran, atau isu Pembela HAM, namun di sisi lain menunjukan peluang untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap yang tepat terhadap berbagai isu hak asasi manusia.
Kaukus Pancasila, yang saat itu diwakili oleh Eva Kusuma Sundari, memahami keprihatinan yang diangkat oleh HRW. Menurutnya, meskipun Presiden telah memberikan pesan yang sangat jelas untuk menindak para pelaku intoleransi, namun masalahnya berada pada aparatur di bawahnya. “Para aparatur pemerintah di level bawah (baca: lokal) merupakan bagian dari masalah” ungkapnya. Kaukus Pancasila melihat adanya komitmen Presiden untuk menangani persoalan kemerdekaan beragama dengan dibentuknya Satgas Kebinekaan di dalam Kantor Staf Presiden (KSP) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Efektifitasnya bias dilihat dalam peristiwa pengusiran Ahmadiyah di Bangka yang bias dicegah. Namun beberapa kasus yang tidak terdeteksi sejak awal, sulit untuk diantisipasi oleh tim tersebut.

Kaukus Pancasila menjelaskan sedang terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatisipasi persoalan intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama di Indonesia, baik bersama Polri, Menkopulhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, serta mencarikan solusi yang tepat sejalan dengan kebutuhan korban. Kaukus Pancasila juga menerangkan bahwa saat ini para anggota sedang bergulat di parlemen untuk melawan undang-undang penodaan agama melalui rancangan undang-undang perlindungan umat beragama.

Sebagai penutup, HRW mengharapkan para anggota parlemen seperti yang tergabung di dalam Kaukus Pancasila dapat meneruskan kerja-kerja mendorong pemajuan hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan beragama di Indonesia.
Baca selanjutnya...

Senin, 04 April 2016

Petani Tembakau Tulungagung Beralih Bertanam Melon

Tulungagung, Antara Jateng Senin, 04 Apr 2016 15:24:15  WIB
Kelompok Tani (Poktan) Berkah Tani Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebelumnya menanam tembakau beralih bertanam melon.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. kepada Antara Jateng dalam perjalanannya dari Tulungagung menuju Yogyakarta, Senin (4/4), mengatakan bahwa petani tembakau memutuskan beralih komoditas lain karen mereka mengalami situasi yang makin memburuk.

Ketika berdiskusi dengan mereka dalam acara bertajuk “Serap Aspirasi Masyarakat”, Sabtu (2/4), Ketua Poktan Berkah Tani Irchani mengatakan bahwa tiadanya dukungan pemerintah untuk perlindungan dan pengembangan komoditas tembakau sehingga mutu menurun dan situasi makin buruk ketika pabrik-pabrik rokok juga memakai (hampir 50 persen) tembakau impor dari Tiongkok.

“Hasil panen petani lokal tidak seluruhnya terbeli dan membusuk,” kata Irchani kepada Eva K. Sundari.

Meski rokok penyumbang cukai terbesar (95 persen), kata Eva, para petani tembakau penerima manfaat terendah, bahkan 0 persen di Kabupaten Blitar dari dana cukai yang dikembalikan ke daerah.

“Sepatutnya ada program transisi dari pemerintah berupa alih komoditas yang bisa didanai dari cukai rokok,” kata anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) DPR RI itu.

Dalam tekanan yang sulit demikian, Poktan Berkah Tani memilih beralih bertanam melon dengan sumber daya dan keterbatasan mereka sendiri. Nasib membaik, melon mereka diminati di Malaysia sehingga harga komoditas itu dalam dolar.

Sementara itu, Kades Waung Eko Wahoyo meminta penguatan berupa dukungan alat pertanian cultivator (penggembur tanah) serta akses ke teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas melon sehingga bisa memperluas pasar di luar negeri.
“Suatu permintaan yang sederhana dari 'korban' tekanan yang TSM (terstruktur, sistematis, masif) terhadap produk rokok yang survive tanpa bantuan negara,” kata Eva.


Editor: D.Dj. Kliwantoro
 sumber : http://www.antarajateng.com/detail/petani-tembakau-tulungagung-beralih-bertanam-melon-.html
Baca selanjutnya...

Eva Sesalkan Polisi Jadi "Aparat" Kelompok Intoleran

Yogyakarta, Antara Jateng - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. menyesalkan polisi sudah menjadi "aparat" kelompok intoleran daripada melaksanakan perintah undang-undang.

"Polisi sudah menjadi alat perampasan hak asasi manusia (HAM) atas dasar prasangka kelompok intoleran yang jelas melanggar hukum," kata Eva K. Sundari kepada Antara Jateng di Yogyakarta, Senin.

Eva yang juga Koordinator Kaukus Pancasila lantas menyebutkan sejumlah insiden pelarangan acara dalam setahun terakhir, antara lain diskusi mengenai 1965 dan pemutaran film Senyap karya Joshua Oppenheimer di Yogyakarta, Januari sampai dengan Februari 2015.

Pertemuan korban atau penyintas 1965 oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan yang diintimidasi, didatangi, bahkan rumahnya digeledah di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada bulan Februari 2015.

Berikutnya, kata Eva, intimidasi terhadap pertemuan korban 1965 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2015, kemudian pencekalan Tom Illyas, penyintas 1965 yang selama ini menjadi eksil atau "exile" (terasing) di Eropa pada tanggal 11 Oktober 2015.

Selain itu, penarikan majalah edisi Salatiga Kota Merah dan intimidasi redaksi yang diterbitkan oleh LPM Lentera, Oktober 2015; pelarangan diskusi 1965 di Ubud Writers Readers Festival di Bali, akhir Oktober dan awal November 2015.

Kejadian lainnya, pelarangan pembacaan naskah drama 50 tahun memori 1965 di Taman Ismail Marzuki (TIM) oleh Kapolda Metro Jaya pada bulan Desember 2015; lokakarya LGBT di Hotel Cemara Jakarta dibubarkan polisi karena alasan keamanan dari serbuan FPI; intimidasi FUI dan dua kali pembatalan pada nonton bareng dan diskusi IPT65 "65 Hari Ini" di Yogyakarta selama Februari 2016.

"Tidak hanya itu, juga intimidasi dan interogasi aparat terhadap tim kecil riset dokumenter Peace Women Across the Globe (PWAG) Indonesia di Padang Pariaman pada tanggal 16 Februari 2016," kata Eva yang pernah sebagai anggota Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI.

Begitu pula, lanjut Eva, pelarangan dan protes terhadap Festival Belok Kiri yang seharusnya dilaksanakan di TIM pada tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2016, kemudian dipindahkan ke Kantor LBH Jakarta dan tetap dijalankan sepanjang akhir pekan Maret 2016.

Pada bulan Maret 2016, kata Eva, ada pelarangan pemutaran film Pulau Buru: Tanah Air Beta karya Rahung Nasution. "Film itu seharusnya diputar di pusat kebudayaan Goethe Haus, tetapi kemudian dipindah ke Kantor Komnas HAM," katanya.

Pada bulan yang sama, tepatnya 23 Maret 2016, intimidasi dan pelarangan pementasan teater Monolog Tan Malaka di IFI Bandung, Jawa Barat, 23 Maret 2016, oleh FPI. Setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menambah personel keamanan, pementasan bisa dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2016, aksi pantomim Wanggi Hoediyanto dihentikan polisi karena alasan tidak ada izin. Penyelenggaraannya bertepatan dengan Hari Tubuh Internasional. "Yang bersangkutan kemudian diperiksa di kepolisian," tuturnya.

Acara diskusi oleh HMI Pekanbaru diancam dan dilarang oleh FPI dan Koordinator HMI Pekanbaru Safwan dibawa oleh FPI tanpa kejelasan, kemudian acara Lady Fast yang diadakan Kolektif Betina di Yogya, Sabtu (2/4) malam, dibubarkan ormas dan KOKAM dengan alasan peredaran alkohol dan baju.

"Bukan tugas ormas untuk menegakkan hukum, polisi justru harusnya menangkap mereka yang 'sweeping'," kata Eva K. Sundari.


Editor: D.Dj. Kliwantoro
 sumber : http://www.antarajateng.com/detail/-eva-sesalkan-polisi-jadi-aparat-kelompok-intoleran.html
Baca selanjutnya...

Eva Sayangkan Penghapusan UPT Kesenian di Pemprov Jatim

Tulungagung, Antara Jateng - Sebelum beraktivitas kembali di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/4), anggota DPR RI Dra. Eva Kusuma. Sundari, M.A., M.D.E. pada masa reses yang berakhir Minggu (3/4) mengunjungi Kabupaten Tulungagung menyaksikan pagelaran ketoprak dengan lakon Legenda Sumber Ece persembahan masyarakat Kecamatan Bandung, Sabtu (2/4) malam.

Pergelaran tersebut, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota/Kabupaten Blitar, dan Kota/Kabupaten Kediri) itu kepada Antara Jateng di Tulungagung, Minggu, merupakan pertunjukan ke-17 dari pagelaran rutin setiap Sabtu malam di Taman Budaya, berseberangan dengan Alun-Alun Kabupaten Tulungagung.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Suharno, kegiatan itu sebagai perwujudan program kerja Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yakni pelestarian dan pengembangan budaya tradisional.

“Respons positif masyarakat bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu membeludak di setiap pertunjukan, bahkan 19 kecamatan berebut giliran untuk tampil,” kata Suharno.

Eva K. Sundari mengemukakan bahwa para orang tua juga terlihat gembira karena sanggar tari dan kerawitan di kecamatan-kecamatan hidup kembali sehingga menjadi kanal positif kegiatan ekstrakurikuler bagi para siswa.
Mereka juga bersaksi bahwa program tersebut termasuk pendidikan budi pekerti karena ada dampak perilaku anak-anak yang makin berunggah ungguh (tata krama/sopan santun) yang sesuai dengan agenda pembentukan karakter (character building).

Strategi yangg digunakan pemkab adalah dengan membentuk unit pelayanan teknis (UPT) di kecamatan-kecamatan unt memfasilitasi antusiasme masyarakat. Sekolah-sekolah juga menggeliat dengan guru-guru yang terlibat langsung bersama murid, orang tua, dan masyarakan di setiap pertunjukan yang mewakili kecamatan mereka.

“Yang menggembirakan,” lanjut Suharno, “Universitas Brawijaya mempunyai kuota untuk mengundang para siswa berprestasi di bidang kesenian tanpa tes.”

Menurut dia, kebijakan tersebut masuk akal karena ada hubungan linier antara kecerdasan kognitif dan berkesenian selain untuk menghargai kontribusi para siswa pada pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional.

Di lain pihak, Eva K. Sundari menyanyangkan penghapusan UPT terkait dengan kesenian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alasan efisiensi. “Ini memukul kabupaten-kabupaten di Dapil Jatim VI yang selama ini intensitas berkesenian di sekolah dan masyarakat relatif sangat tinggi.

Pengiriman dalang-dalang bocah untuk pembinaan di Tulungagung, misalnya, salah satu yang terkena imbasnya. Sekarang ini, kata Eva, mereka harus dikirim ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Menurut Eva, ada desakan dari komunitas seni dan guru-guru agar Pemprov Jatim membatalkan kebijakan tersebut atau mencari jalan keluar alternatif sehingga mereka tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya.


Editor: D.Dj. Kliwantoro
sumber : http://www.antarajateng.com/detail/eva-sayangkan-penghapusan-upt-kesenian-di-pemprov-jatim.html
Baca selanjutnya...

Eva: JLS di Kabupaten Blitar Segera Dituntaskan

Blitar, Antara Jateng – Anggota DPR RI Dra. Eva Kusuma. Sundari, M.A., M.D.E. pada masa reses mengunjungi Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota/Kabupaten Blitar, Kota/Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung) guna mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk penyelesaian Jalur Lingkar Selatan (JLS) di Kabupaten Blitar yang pembangunannya terhenti.

Anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) DPR RI itu kepada Antara Jateng di Blitar, Sabtu (2/4/16), memandang perlu Pemerintah menuntaskan JLS itu.

Padahal, lanjut Eva K. Sundari, JLS di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan sudah tuntas. Sementara itu, di Kabupaten Blitar sebatas pembangunan lima dari 19 jembatan penghubung yang direncanakan.

“Bahkan, belum ada pembangunan jalan JLS setapak pun. Ini ironis karena pencanangan JLS pada tahun 2004 oleh presiden ke-5 RI Hj. Megawati Sukarnoputri justru di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Eva pun mendatangi Camat Panggungrejo Eko Purwanto yang dua desanya akan terlintasi JLS. Dalam pertemuan itu, Camat Panggungrejo mengungkapkan bahwa permasalahan pembangunan JLS di wilayah tersebut pada pembebasan tanah, terutama tanah yang dikuasai Perum Perhutani.

Ketika berdiskusi dengan Camat Eko Purwanto mengemuka bahwa Pemkab Blitar sudah menyiapkan anggaran Rp12,5 miliar. Diperkirakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini cukup untuk reboisasi sebagai syarat pembebasan tanah milik Perum Perhutani, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2016.

Sehari sebelumnya, Eva yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu sempat berdiskusi dengan Bupati Blitar Drs. Rijanto, M.M. dan Kepala Dinas PU Pariyanto, Jumat (1/4/16).

Terkait dengan dengan pembebasan lahan milik Perum Perhutani, Pemkab Blitar berharap agar Menteri KLH segera mengeluarkan Peraturan Menteri untuk pelaksanaannya.

Sementara itu, terkait dengan pembebasan tanah milik penduduk, Pemkab Blitar telah membagikan formulir pernyataan kepemilikan tanah untuk pengurusan kompensasi bagi mereka.

Info dari Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, Kamis (31/3), bahwa pemkab sudah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo agar penuntasan JLS di Kabupaten Blitar menjadi prioritas dalam RAPBN 2017.

Editor: D.Dj. Kliwantoro
sumber : http://jateng.antaranews.com/detail/eva-jls-di-kabupaten-blitar-segera-dituntaskan-.html
Baca selanjutnya...

Sabtu, 12 Maret 2016

Indonesia's obligation to protect the rights of all citizens

In recent weeks, the country has witnessed an alarming spike in rhetoric targeting lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. From social media to mainstream news outlets to high-profile political personalities, anti-LGBT vitriol has blanketed the country.

Most disturbingly, this rhetoric has flowed from the highest authorities in the Indonesian government — the very individuals responsible for protecting the rights and safety of all citizens under the Constitution.

For example, on Feb. 23, Defense Minister Ryamizard Ryacudu called LGBT Indonesians a “threat” to the country more dangerous than nuclear warfare. On Feb. 15 Vice President Jusuf Kalla called on the UN to stop funding efforts to combat discrimination against LGBT people. On Jan. 24, chairman of the People’s Consultative Assembly (MPR) Zulkifli Hasan called for homosexuality to be banned, arguing that “it does not fit with the culture of Indonesia”. The Indonesian Psychiatrists’ Association recently classified homosexuality as a mental illness, defying broad, international scientific consensus rejecting such classifications.

Now House of Representatives Commission I overseeing information is pressuring the Communication and Information Ministry to draft a law banning websites that promote LGBT content. This move represents a disturbing escalation of the campaign against LGBT in Indonesia, moving from the realm of hateful rhetoric to concrete legislative action targeting a specific class of citizens and threatening the fundamental rights of citizens.

This is not only divisive but also dangerous. The outpouring of hate speech from right-wing leaders has coincided with threats of violence against LGBT people. Despite the insistence of some anti-LGBT figures that they do not aim to promote hate, it is clear that the climate that their words produce fosters widespread public discrimination and abuse.

A 2013 study by LGBT rights organization Arus Pelangi revealed that nearly 90 percent of Indonesian LGBT people have been subjected to psychological, physical, sexual, economic or cultural abuse. This is unacceptable, and we must speak out against it.

If our leaders pursue the legislation currently being drafted by the Communications and Information Ministry, they will invite more discrimination and attacks on LGBT people and will be actively failing in their duty to defend the rights of all Indonesians. At the most basic level, LGBT people are citizens of Indonesia and members of the global community and therefore deserve protection from all forms of
discrimination.

Internationally recognized rights to free expression and association must also be safeguarded. Legislation placing such unwarranted restrictions on what anyone is allowed to say publicly or post on the internet clearly contravenes these basic freedoms.

The UN has made it clear that all states have a legal obligation to protect the rights of LGBT people, based on the Universal Declaration of Human Rights. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) also includes provisions that apply to discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. In a 2010 speech on LGBT rights, UN Secretary-General Ban Ki-moon further clarified that, “where there is a tension between cultural attitudes and universal human rights, rights must carry the day.”

The hate speech from leading politicians and the accelerating efforts to deprive LGBT people of their rights do not reflect the kind of community that Indonesia has been historically or the one it should seek to be in the future. At its core, Indonesia is an inclusive society, which has welcomed and benefited from all types of diversity.

It was not so long ago that Indonesia was the site of an important milestone in the international community’s recognition of LGBT rights. At a meeting in Yogyakarta in 2006, a group of international human rights experts outlined a set of principles related to the treatment of LGBT people. These Yogyakarta Principles, as they came to be known, clearly demonstrated how international human rights law and standards apply to specific concerns that impact LGBT people. Moreover, they confirmed that governments must protect the rights of LGBT people, just like they would any other group.

We should not abandon the roots of tolerance that led to the creation of the Yogyakarta Principles. We must also recognize that our international obligations, as well as our own Constitution, demand a different course of action.

Instead of singling out LGBT people for criticism, we must recognize that these individuals are citizens of Indonesia eligible to equal protection before the law. The communications and information minister must uphold this position in his assessment of all measures that impact any minority groups, not only LGBT people.

In this case, rather than caving to pressure from Commission I, the minister must reject the push for hateful legislation, which runs counter to Indonesian tradition, international standards and basic human dignity. He should stand up for the most vulnerable in Indonesian society by putting a stop to this crusade against minority rights and freedom of expression.


- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-s-obligation-protect-rights-all-citizens.html#sthash.a2FVPGeD.dpuf
In recent weeks, the country has witnessed an alarming spike in rhetoric targeting lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people. From social media to mainstream news outlets to high-profile political personalities, anti-LGBT vitriol has blanketed the country.

Most disturbingly, this rhetoric has flowed from the highest authorities in the Indonesian government — the very individuals responsible for protecting the rights and safety of all citizens under the Constitution.

For example, on Feb. 23, Defense Minister Ryamizard Ryacudu called LGBT Indonesians a “threat” to the country more dangerous than nuclear warfare. On Feb. 15 Vice President Jusuf Kalla called on the UN to stop funding efforts to combat discrimination against LGBT people. On Jan. 24, chairman of the People’s Consultative Assembly (MPR) Zulkifli Hasan called for homosexuality to be banned, arguing that “it does not fit with the culture of Indonesia”. The Indonesian Psychiatrists’ Association recently classified homosexuality as a mental illness, defying broad, international scientific consensus rejecting such classifications.

Now House of Representatives Commission I overseeing information is pressuring the Communication and Information Ministry to draft a law banning websites that promote LGBT content. This move represents a disturbing escalation of the campaign against LGBT in Indonesia, moving from the realm of hateful rhetoric to concrete legislative action targeting a specific class of citizens and threatening the fundamental rights of citizens.

This is not only divisive but also dangerous. The outpouring of hate speech from right-wing leaders has coincided with threats of violence against LGBT people. Despite the insistence of some anti-LGBT figures that they do not aim to promote hate, it is clear that the climate that their words produce fosters widespread public discrimination and abuse.

A 2013 study by LGBT rights organization Arus Pelangi revealed that nearly 90 percent of Indonesian LGBT people have been subjected to psychological, physical, sexual, economic or cultural abuse. This is unacceptable, and we must speak out against it.

If our leaders pursue the legislation currently being drafted by the Communications and Information Ministry, they will invite more discrimination and attacks on LGBT people and will be actively failing in their duty to defend the rights of all Indonesians. At the most basic level, LGBT people are citizens of Indonesia and members of the global community and therefore deserve protection from all forms of
discrimination.

Internationally recognized rights to free expression and association must also be safeguarded. Legislation placing such unwarranted restrictions on what anyone is allowed to say publicly or post on the internet clearly contravenes these basic freedoms.

The UN has made it clear that all states have a legal obligation to protect the rights of LGBT people, based on the Universal Declaration of Human Rights. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) also includes provisions that apply to discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. In a 2010 speech on LGBT rights, UN Secretary-General Ban Ki-moon further clarified that, “where there is a tension between cultural attitudes and universal human rights, rights must carry the day.”

The hate speech from leading politicians and the accelerating efforts to deprive LGBT people of their rights do not reflect the kind of community that Indonesia has been historically or the one it should seek to be in the future. At its core, Indonesia is an inclusive society, which has welcomed and benefited from all types of diversity.

It was not so long ago that Indonesia was the site of an important milestone in the international community’s recognition of LGBT rights. At a meeting in Yogyakarta in 2006, a group of international human rights experts outlined a set of principles related to the treatment of LGBT people. These Yogyakarta Principles, as they came to be known, clearly demonstrated how international human rights law and standards apply to specific concerns that impact LGBT people. Moreover, they confirmed that governments must protect the rights of LGBT people, just like they would any other group.

We should not abandon the roots of tolerance that led to the creation of the Yogyakarta Principles. We must also recognize that our international obligations, as well as our own Constitution, demand a different course of action.

Instead of singling out LGBT people for criticism, we must recognize that these individuals are citizens of Indonesia eligible to equal protection before the law. The communications and information minister must uphold this position in his assessment of all measures that impact any minority groups, not only LGBT people.

In this case, rather than caving to pressure from Commission I, the minister must reject the push for hateful legislation, which runs counter to Indonesian tradition, international standards and basic human dignity. He should stand up for the most vulnerable in Indonesian society by putting a stop to this crusade against minority rights and freedom of expression. - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-s-obligation-protect-rights-all-citizens.html#sthash.a2FVPGeD.dpuf
Baca selanjutnya...