Papua Sudah Merdeka dalam NKRI

DPR RI mengecam keras pelaksanaan pertemuan IPWP (Inter-Parliamentarians for West Papua) di London yang dimotori individu-individu politisi Eropa dan Pasifik. Ini cerminan perilaku kolonialisme karena secara hukum internasional masalah Papua sdh final, Papua adalah NKRI. Posisi demikian sudah baku di PBB sehingga IPWP merupakan tindakan di luar hukum dan sistem yang sepatutnya dunia dan Pemerintah Inggris juga mengecamnya.

Sikap PBB juga jelas, Papua adalah bagian NKRI, sehingga Papua adalah isu dalam negeri Indonesia. Presiden Jokowi yang punya komitmen kuat terhadap HAM, termasuk memilih cara baru berbasis HAM untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri termasuk Papua. DPR RI mendukung penuh strategy baru Pendekatan Lunak (Soft Approach) dan Road Map Pemerintah Jokowi menyelesaikan Papua.

Presiden Jokowi terbukti berhasil mendorong Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang massive di Papua dibarengi dengan komitmen pengintegrasian perspective HAM ke dalam pelaksanaannya. Tapol pro kemerdekaan dibebaskan dan beberapa diberikan grasi oleh presiden. Komitmen tersebut berhasil dan bisa diukur. Dalam 1,5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur melebihi pertumbuhan kawasan barat. Realisasi investasi terpusat di kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk pertama kali pula sejak reformasi indeks gini membaik.

Para individu pendukung separatisme Papua hendaknya jujur membuka mata terhadap kepemimpinan baru Indonesia yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan Indonesia daripada cara kekerasan termasuk di Papua. Sepatutnya mereka tidak terprovokasi gerakan papua Merdeka yang dibangun dengan argumen halusinasi dan di atas asumsi-asumsi lama.

Indonesia ingin penyelesaian konflik domestik secara bermartabat tanpa kehilangan kedaulatan negara. Indonesia juga diakui sebagai negara yang paling demokratis dan sedang memimpin demokratisasi di Asean yang merupakan zona ekonomi yang menjadi tujuan investasi dunia. Ke depan Indonesia juga akan memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara Pasifik demi mewujudkan kemakmuran bersama karena sebagian Indonesia (wilayah timur) termasuk keluarga besar bangsa Melanesia.

DPR RI menolak usulan Fact Finding Team yang di lontarkan IPWP karena Papua sudah terbuka bagi masyarakat dunia. Sementara DPR RI mendukung penuh strategi baru diplomasi Pemerintah RI  untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dengan negara-negara Pasifik selain terus memantau pelaksanaan strategi Soft Politics dalam melanjutkan pembangunan ekonomi dan politik di Papua demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terciptanya perdamaian di Papua.

Jakarta, 5/5/16
TB Hasanudin, Kom 1, FPDIP
Mahfudz Siddik, kom 1 FPKS
Tantowi Yahya, Kom 1 FPG
Charles Honoris, kom 1, FPDIP
Tuti Roosdiono, Kom 1, FPDIP,
Irine Roba, Kom 1, FPDIP
Eva Sundari, Kom 11, FPDIP