JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemeritah telah gagal dalam melaksanakan perlindungan atas korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dan tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan kasus Syiah Sampang. Demikian disampaikan oleh Eva Kusuma Sundari,Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyikapi kejadian yang menimpa Jemaat Muslim Syiah Sampang.
Lebih lanjut dikatakan, apa yang ditunjukkan oleh Pemkab Sampang terhadap para jemaat Muslim Syiah Sampang, adalah cara-cara penanganan yang justru semakin memburuk, hal serupa seringkali terjadi terutama dalam penanganan kasus-kasus kebebasan beragama. Hal ini, berarti pula tidak ada pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap upaya-upaya perlindungan. Tidak adanya desain dan penanganan yang lebih baik, sejak terjadinya kasus Cikeusik.
Pemerintah/negara sekali lagi memperlihatkan ketidakmampuannya memahami kasus, dan malah berpihak pada kelompok intoleran, negara telah mengabaikan koridor hukum dan penegakan HAM. Koridor hukum seyogyanya dilaksanakan secara general tidak terkotak-kotak, tidak ada pembedaan karena interpretasi penguasa lokal, apalagi dalam hal penegakan HAM, demikian jelas Eva.
Lebih lanjut Eva yang duduk sebagai anggota DPR di Komisi Keuangan, mencatat Pemerintahincapable dan justru semakin aktif melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran. Dalam kasus Sampang, Pemerintah telah melakukan tindak pembiaran, perampasan hak korban. Aparat yang menyeret pengungsi, itu sangat menyedihkan. Interpretasi pemerintah lokal yang merelokasi pengungsi Sampang, menunjukkan, pelaksanaan peraturan daerah yang tidak imparsial. Pejabat kabupaten dan propinsi telah terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik, dan perolehan suara.
Dalam kasus jemaat Muslim Syiah Sampang, Ibu Eva juga mengingatkan tidak dilaksanakannya tahapan-tahapan mediasi atau rekonsiliasi korban. Kepolisian juga seharusnya melaksanakan 10 Komitment baru dalam penanganan korban. Ketika ada hate speech dalam Istigosah di sekitar pengungsian, polisi hanya diam tidak ada tindakan kepada pelaku kekerasan, dan perlindungan korban. Pemerintah telah gagal memberikan perlindungan atas warganegaranya, tegas Kusuma Eva Sundari.
Malam ini Kamis (20/6) saat berita ini diturunkan, Pengungsi Muslim Syiah Sampang sudah sampai di tempat relokasi Rusunawa Jimundo Puspa Agro, Sidoharjo. Sebelumnya walaupun jemaat menolak, tetapi tetap dipaksa, hingga semua jemaat Syiah dimasukkan ke dalam bus. Sebelumnya, barang-barang mereka terlebih dahulu dibongkar menjelang siang tadi. Dalam pemaksaan ini, Wakil Bupati Sampang, Fadillah Budiono menjanjikan akan memulangkan mereka ke kampung halamannya.
Menurut Ahmad Hidayat, Sekjen Ahlul Bait Indonesia, dari sekitar 250 warga, sebanyak 168 warga Muslim Syiah Sampang menolak direlokasi ke Sidoharjo, yang lainya terpaksa menaiki bus karena terus dipaksa berangkat.
Editor : Yan Chrisna
Tidak ada komentar:
Posting Komentar