"Saya sedih dengan keputusan presiden untuk tetap menerima award yang tidak akuntabel sejak awal karena proses dan latar belakangnya penuh kontroversi. Award itu, awalnya politis karena memang perolehannya melalui lobby orang istana ex menteri kabinet SBY yang lalu. Sehingga memang tidak ada kaitannya dengan prestasi-prestasi konkrit presiden di pengembangan toleransi," kata Eva, Jumat (31/5/2013).
Lobby tersebut, lanjut Eva, dianggap jebakan dan penyuapan bagi presiden karena bertolak belakang dari fakta-fakta di tanah air yang sedang menghadapi situasi memburuknya praktek-praktek toleransi terhadap umat dari agama-agama minoritas. Sayang tangisan dan tuntutan para korban. Eva menegaskan, tidak digubris presiden.
Lobby tersebut, lanjut Eva, dianggap jebakan dan penyuapan bagi presiden karena bertolak belakang dari fakta-fakta di tanah air yang sedang menghadapi situasi memburuknya praktek-praktek toleransi terhadap umat dari agama-agama minoritas. Sayang tangisan dan tuntutan para korban. Eva menegaskan, tidak digubris presiden.
"Karena tampaknya presiden sendiri berkeinginginan mendapt award bagi dirinya, karena jelas tidak akan membawa perubahan, memperbaiki situasi toleransi di tanah air. Menerima penghargaan itu seperti sedang mempermalukan diri sendiri," tegas Eva.
Kredibilitas lembaga tersebut, katanya lagi, juga patut dipertanyakan. Karena ternyata tidak mampu menjual tiket meja-meja dan merepotkan staf KBRI. "Karena harus berperan sebagai sales acara tersebut. Dan sayangnya, tidak mendapatkan respon positif dari pembeli. Ini tentu membuat prihatin kita semua, karena upacara pemberian award itu jadi tontonan yang tidak menarik," ujarnya.
Eva berharap, sepatutnya presiden instrospeksi diri, dari sekedar hanya menerima award atas dasar prestasi (outcome) atas kinerja konkrit (output) selain pertimbangan bahwa award tersebut manfaat bagi Indonesia bukan saja bagi pribadi presiden.
Kredibilitas lembaga tersebut, katanya lagi, juga patut dipertanyakan. Karena ternyata tidak mampu menjual tiket meja-meja dan merepotkan staf KBRI. "Karena harus berperan sebagai sales acara tersebut. Dan sayangnya, tidak mendapatkan respon positif dari pembeli. Ini tentu membuat prihatin kita semua, karena upacara pemberian award itu jadi tontonan yang tidak menarik," ujarnya.
Eva berharap, sepatutnya presiden instrospeksi diri, dari sekedar hanya menerima award atas dasar prestasi (outcome) atas kinerja konkrit (output) selain pertimbangan bahwa award tersebut manfaat bagi Indonesia bukan saja bagi pribadi presiden.
Presiden, lanjutnya, harus melakukan kompensasi (pay back) atas insiden award.
"Membuat terobosan penyelesaian masalah yang sedang dinanti para korban Syiah di Sampang, GKI Yasmin di Bogor, Ahamdiyah di transito dan Bekasi. 20-an ponpes Tasawuf di Aceh yang tidak lagi dapat menikmati hak-hak konstitusional mereka untuk beribadah karena posisi mereka sebagai kelompok minoritas. Award dari para korban dan rakyat Indonesia kelak jauh lebih berharga bagi presiden," pungkas Eva Kusuma Sundari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar