Nama :
Dra. Eva Kusuma Sundari MA., MDE
Fraksi : PDI Perjuangan
No anggota : A-196
Waktu : 27 Maret – 4 April
2016
Lokasi : Jawa Timur VI (Blitar, Kediri,
Tulungagung)
Kegiatan reses dilaksanakan di daerah pemilihan
Jawa Timur IV yang meliputi Kediri, Tulungagung dan Blitar pada tanggal 27
Maret – 4 April 2016. Kegiatan reses kali ini meliputi beberapa kegiatan di
antaranya menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihan, melakukan pertemuan
dengan pimpinan daerah serta DPRD di daerah pemilihan.
Kegiatan reses diawali di Blitar dengan
penyelenggarakan sosialisasi program penanaman singkong. Sosialisasi dilakukan
bekerja sama dengan Asosiasi Masyarakat Singkong Indonesia. Kegiatan berikutnya
adalah berkunjung ke Kecamatan Panggungrejo, Blitar untuk bertatap muka dengan
Camat Panggungrejo dan Kepala Desa Sumberagung, pertemuan dengan Asosiasi
Petani Tembakau Indonesia cabang Blitar.
Kegiatan reses masa sidang ketiga ini, tidak
hanya dilakukan di Blitar, tetapi juga dilakukan di wilayah Tulungagung. Di
kabupaten Tulungagung, kegiatan reses meliputi pertemuan dengan gabungan
kelompok tani melon, kelompok tani agribisnis dan komunitas penghayat. Selain
itu, juga melakukan pertemuan tidak resmi dengan kepala dinas pendidikan dan
kebudayaan Kabupaten Tulungagung.
Pelaksanaan kegiatan reses berikutnya adalah di
Kediri Raya. Kegiatan reses meliputi pertemuan dengan kelompok tani, kunjungan
ke beberapa gereja Katolik di wilayah Kediri Raya, pertemuan dan kegiatan
jaring aspirasi masyakat dengan komunitas gereja. Dari beberapa kegiatan
tersebut ada beberapa masukkan yang berhasil diperoleh. Di antaranya adalah perlunya
segera menyelesaikan pembangunan jalur lintas selatan di wilayah Blitar yang
terkendala proses pembebasan tanah. Jalur Lintas Selatan yang membentang dari
Pacitan hingga Banyuwangi ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan taraf
perekonomian masyarakat di daerah pemilihan.
Selain itu, melalui kegiatan Jaring Aspirasi
Masyarakat ada beberapa permasalahan lain yang berhasil diidentifikasi di
daerah pemilihan adalah adanya kesulitan dalam memperoleh kredit usaha rakyat
bagi petani dan korban letusan Gunung Kelud. Masalah lain yang berhasil
diidentifikasi adalah sulitnya mencari tenaga kerja di bidang pertanian,
pengadaan pupuk dan obat hama serta peralatan pertanian seperti traktor dan
handsprayer.
Selain masalah pertanian, permasalahan lain
yang ada di daerah pemilihan adalah kurangnya kerukunan dan toleransi umat
beragama. Hal ini terbukti dengan adanya protes dari masyarakat atas pendirian
sebuah gereja di Kabupaten Kediri meski ijin pendirian bangunan sudah
dikantongi oleh pihak gereja.
HASIL
RESES
1.
Jadwal
Kegiatan
Tanggal
|
Kegiatan
|
Agenda/Tema
|
Keterangan
|
28/3/2016
|
Pertemuan dengan Asosiasi Masyarakat Singkong
Indonesia
|
Sosialisasi
cara tanam singkong
|
Lokasi:
RM Bu Mamik Blitar
|
Pertemuan dengan Camat Panggungrejo, Kades
Sumberagung, perangkat kecamatan Panggungrejo dan perangkat desa Sumberagung
|
Jalur
Lintas Selatan
|
Lokasi:
Kantor Desa Sumbergaung, Kecamatan Panggungrejo, Kab Blitar
Peserta:
10 orang
|
|
29/3/2016
|
Pertemuan dengan Asosiasi Petani Tembakau
Indonesia Kab Blitar
|
Cukai
tembakau
|
Lokasi:
Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar
|
Pertemuan dengan petani cabai Gapoktan
Lohjinawi
|
Pertanian
Cabai, KUR untuk petani
|
Lokasi:
Desa Sanan Kulon, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar
Peserta:
100 orang
|
|
30/3/2016
|
Pertemuan dengan peternak ikan koi
|
Meningkatkan
harga jual ikan dari peternak ke pembeli
|
Lokasi:
Desa Sumber, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar
|
Pertemuan dengan Bupati Blitar, Pendopo
Kabupaten Blitar
|
Jalur
Lingkar Selatan
|
Lokasi:
Pendopo Kabupaten Blitar
|
|
31/3/2016
|
Pertemuan dg petani
hortikultura
|
Cara
mendapatkan bantuan pupuk dan obat hama, hand tractor serta meningkatkan
harga jual pada pembeli
|
Lokasi:
Kawasan Agropolitan Penampihan, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten
Tulungagung
Peserta:
100 orang
|
Pertemuan dg Kelompok Tani
Melon
|
Cara bercocok
tanam yang benar, mendapatkan bantuan pupuk dan obat hama, alat pertanian,
peningkatan harga jual dan KUR untuk petani
|
Lokasi:
Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kab Tulungagung
Peserta:
70 orang
|
|
01/4/2016
|
Pertemuan dengan komunitas penghayat
|
Kesulitan
penghayat untuk mendapatkan akta nikah, akta kelahiran anak
|
Lokasi:
Café Kunang-kunang, Kabupaten Tulungagung
Peserta:
70 orang
|
Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab Tulungagung
|
Anggaran
pelatihan kebudayaan untuk dinas pendidikan dan budaya di sekolah yang
ditiadakan
|
Lokasi:
Balai Budaya Kabupaten Tulungagung
|
|
02/4/2016
|
Pertemuan dengan kelompok tani cabai
|
KUR
untuk petani, peningkatan harga jual
|
Lokasi:
Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri
Peserta:
70 orang
|
Pertemuan di Gereja Santo Matius Pare,
peserta 70 orang, ttg infrastruktur dana desa, petani yang ada di daerah
bencana gunung kelud
|
Penanganan
kredit macet bagi warga yang tinggal di lereng Gunung Kelud, KUR warga lereng
Gunung Kelud,
|
Lokasi:
Balai Paroki Gereja Katolik Santo Matius, Pare, Kediri
Peserta:
70 orang
|
|
03/4/2016
|
Kunjungan ke Paroki Vincentius A. Paulo
Kediri
|
Isu
tentang kurangnya toleransi antar umat beragama
|
Lokasi:
Kediri Raya
|
Kunjungan ke Paroki Santo Josef, Kediri
|
Isu
tentang berkurangnya toleransi umat beragama
|
Lokasi:
Kediri Raya
|
|
Pertemuan dengan anggota DRPD dan pengurus
partai PDI Perjuangan Kediri Raya
|
Pembangunan
gereja, KUR dan konsolidasi partai
|
Lokasi:
Kediri Raya
|
Deskripsi
1.
Pertemuan
Asosiasi Masyarakat Singkong Indonesia
Selama ini bagi masyarakat Indonesia, singkong
dikenal hanya sebagai salah satu bahan pangan. Namun, pada kenyataannya
singkong bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Hal ini menjadikan pangsa
pasar singkong mentah terbuka lebar bagi petani. Namun,
sayangnya, sebagian besar petani masih belum bisa bercocok tanam singkong
dengan benar. Salah satu contohnya adalah keinginan petani untuk bisa memanen
singkong secepatnya. Hal tersebut, menyebabkan petani tidak bisa memenuhi
standar bakuyang telah ditetapkan oleh industri. Akibatnya, petani tidak bisa
menjual singkongnya dan hanya memanfaatkan singkong sebagai bahan makanan.
 |
| Add caption |
Untuk meningkatkan kualitas panen singkong
petani dan perekonomian petani, maka sosialisasi cara tanam singkong yang baik
dan benar menjadi salah satu agenda kegiatan. Pada acara yang dilaksanakan di
Rumah Makan Bu Mamik, Blitar, Jawa Timur bekerja sama dengan Asosiasi
Masyarakat SIngkong Indonesia, diberikan penjelasan bahwa untuk menanam
singkong yang baik dan benar diperlukan adanya pengenalan kontur dan struktur
tanah. Setelah kontur dan struktur tanah diketahui maka petani baru memilih
jenis singkong yang cocok untuk ditanam. Selain itu, lamanya masa
tanam juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil panen singkong
petani. Jika singkong dipanen sebelum masanya, maka bisa dipastikan singkong
tersebut tidak akan bisa memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh
industri.
2. Pertemuan
dengan Camat Pangungrejo, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberagung, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur
Dokumentasi
berita:
Sumber:
http://jateng.antaranews.com/detail/eva-jls-di-kabupaten-blitar-segera-dituntaskan-.html
Eva:
JLS di Kabupaten Blitar Segera Dituntaskan
 |
|
Anggota DPR RI Dra.
Eva Kusuma. Sundari, M.A., M.D.E. ketika berdiskusi dengan Camat Panggungrejo
Eko Purwanto (baju merah) di Blitar, Jawa Timur,
|
Blitar, Antara Jateng – Anggota DPR RI Dra. Eva Kusuma. Sundari, M.A., M.D.E. pada masa reses mengunjungi Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota/Kabupaten Blitar, Kota/Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung) guna mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk penyelesaian Jalur Lingkar Selatan (JLS) di Kabupaten Blitar yang pembangunannya terhenti.
Anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) DPR RI itu kepada Antara Jateng di Blitar, memandang perlu Pemerintah menuntaskan JLS itu. Padahal, lanjut Eva K. Sundari, JLS di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan sudah tuntas. Sementara itu, di Kabupaten Blitar sebatas pembangunan lima dari 19 jembatan penghubung yang direncanakan.
“Bahkan, belum ada pembangunan jalan JLS setapak pun. Ini ironis karena pencanangan JLS pada tahun 2004 oleh presiden ke-5 RI Hj. Megawati Sukarnoputri justru di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Eva pun mendatangi Camat Panggungrejo Eko Purwanto yang dua desanya akan terlintasi JLS. Dalam pertemuan itu, Camat Panggungrejo mengungkapkan bahwa permasalahan pembangunan JLS di wilayah tersebut pada pembebasan tanah, terutama tanah yang dikuasai Perum Perhutani.Ketika berdiskusi dengan Camat Eko Purwanto mengemuka bahwa Pemkab Blitar sudah menyiapkan anggaran Rp12,5 miliar. Diperkirakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini cukup untuk reboisasi sebagai syarat pembebasan tanah milik Perum Perhutani, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2016.
Eva yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu sempat berdiskusi dengan Bupati Blitar Drs. Rijanto, M.M. dan Kepala Dinas PU Pariyanto. Terkait dengan dengan pembebasan lahan milik Perum Perhutani, Pemkab Blitar berharap agar Menteri KLH segera mengeluarkan Peraturan Menteri untuk pelaksanaannya.Sementara itu, terkait dengan pembebasan tanah milik penduduk, Pemkab Blitar telah membagikan formulir pernyataan kepemilikan tanah untuk pengurusan kompensasi bagi mereka.
Info dari Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, bahwa pemkab sudah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo agar penuntasan JLS di Kabupaten Blitar menjadi prioritas dalam RAPBN 2017.
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) DPR RI itu kepada Antara Jateng di Blitar, memandang perlu Pemerintah menuntaskan JLS itu. Padahal, lanjut Eva K. Sundari, JLS di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan sudah tuntas. Sementara itu, di Kabupaten Blitar sebatas pembangunan lima dari 19 jembatan penghubung yang direncanakan.
“Bahkan, belum ada pembangunan jalan JLS setapak pun. Ini ironis karena pencanangan JLS pada tahun 2004 oleh presiden ke-5 RI Hj. Megawati Sukarnoputri justru di Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Eva pun mendatangi Camat Panggungrejo Eko Purwanto yang dua desanya akan terlintasi JLS. Dalam pertemuan itu, Camat Panggungrejo mengungkapkan bahwa permasalahan pembangunan JLS di wilayah tersebut pada pembebasan tanah, terutama tanah yang dikuasai Perum Perhutani.Ketika berdiskusi dengan Camat Eko Purwanto mengemuka bahwa Pemkab Blitar sudah menyiapkan anggaran Rp12,5 miliar. Diperkirakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini cukup untuk reboisasi sebagai syarat pembebasan tanah milik Perum Perhutani, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2016.
Eva yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu sempat berdiskusi dengan Bupati Blitar Drs. Rijanto, M.M. dan Kepala Dinas PU Pariyanto. Terkait dengan dengan pembebasan lahan milik Perum Perhutani, Pemkab Blitar berharap agar Menteri KLH segera mengeluarkan Peraturan Menteri untuk pelaksanaannya.Sementara itu, terkait dengan pembebasan tanah milik penduduk, Pemkab Blitar telah membagikan formulir pernyataan kepemilikan tanah untuk pengurusan kompensasi bagi mereka.
Info dari Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, bahwa pemkab sudah berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo agar penuntasan JLS di Kabupaten Blitar menjadi prioritas dalam RAPBN 2017.
Editor: D.Dj. Kliwantoro
3. Pertemuan
dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Blitar
 |
| Pertemuan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Blitar |
Pengambilan
restribusi cukai tembakau atas penjualan rokok di Indonesia ternyata belum bisa
dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh petani tembakau di Indonesia. Hal ini
terutama dialami oleh para petani tembakau di Blitar, Jawa Timur. Dalam
kunjungan kerja perorangan pada masa reses persidangan keempat, anggota DPR RI,
Dra. Eva Kusuma Sundari MA., MDE, mendapatkan pengaduan dari Asosiasi Petani
Tembakau Indonesia (APTI) Blitar.
 |
| Pertemuan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Blitar |
4. Pertemuan dengan Gabungan Kelompok Tani Cabai Blitar
Petani cabai harus bisa menjadi
tuan rumah di negaranya sendiri. Hal ini menjadi salah satu tujuan diadakannya
kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat dengan Gabungan Kelompok Tani Lohjinawi
yang berkonsentrasi menanam cabai di di Desa Sanan Kulon, Kecamatan Sanan
Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada
tanggal 29 Maret 2016, diperoleh informasi bahwa Asosiasi Petani Cabai Blitar
telah berhasil menghentikan import cabai di kawasan Blitar. Keberhasilan ini
dinilai penting lantaran saat ini dengan banyaknya cabai import yang masuk ke
Indonesia, petani cabai kesulitan menjaga stabilitas harga cabai di pasaran.
Meski demikian, masih ada rintangan
yang harus dihadapi oleh petani cabai di Blitar, yaitu sulitnya petani lokal
bisa bersaing dengan impotir cabai saat menawarkan hasil produksinya sebagai
bahan baku industri. Sebab, hingga saat ini, masih banyak industri yang
menggantungkan pasokan bahan baku cabai, terutama cabai kering giling dari
importir India yang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan harga cabai
kering giling hasil produksi petani Indonesia.
Selain itu, permasalahan lain
muncul disebabkan banyaknya warga Blitar yang bekerja sebagai Tenaga Kerja
Indonesia (TKI). Akibatnya, jumlah tenaga kerja di bidang pertanian makin
berkurang dan menjadikan petani kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Selain
tenaga kerja, kendala lain yang dialami petani adalah adanya ketentuan memiliki
organisasi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM minimal tiga tahun
untuk pengajuan bantuan pupuk, obat hama dan alat pertanian ke Dinas Pertanian
setempat.
Permodalan juga menjadi salah satu
temuan yang diidentifikasi saat melakukan pertemuan. Petani mengaku kesulitan
bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank. Kesulitan dalam mendapatkan
permodalan juga dialami oleh Kelompok Wanita Tani Indah Lestari yang berasal
dari para buruh linting rokok yang memiliki bidang usaha produksi makanan
ringan.
5. Kunjungan Lapangan
dan Pertemuan dengan Peternak Ikan Koi
Kabupaten Blitar adalah salah satu
sentra penghasil ikan hias di Indonesia, ikan koi salah satunya. Beberapa
kecamatan yang menjadi sentra ikan koi adalag Garum, Nglegok, Sanan Kulon,
Talun, Kanigoro, Selopuro dan Gandusari. Pada kegiatan reses kali ini, peternak
ikan koi di Desa Sumber, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, menyampaikan
permasalahan yang menjadi hambatan untuk kemajuan dan perkembangan para
peternak.
 |
|
Kunjungan lapangan ke kolam ikan
koi
di Desa Sumber, Kecamatan
Sanan Kulon, Blitar |
Tidak hanya itu, peternak
seringkali menjadi korban penipuan dari perantara. Salah satunya adalah tengkulak
menyatakan bahwa banyak ikan koi yang mati ketika sampai di lokasi tujuan.
Sehingga pembeli tidak mau membayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati.
Hal tersebut menyebabkan peternak mengalami kerugian.
6. Pertemuan
dengan Bupati Blitar, Drs. Rijanto MM
Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa
Timur dibangun untuk memperlancar jalur pertuembuhan perekonomian daerah bagian
selatan Jawa Timur. Jalan raya yang sepanjang 634 kilometer tersebut membentang
dari Pacitan hingga Banyuwangi. Dua kota yang berada di daerah pemilihan Jawa
Timur, yaitu Tulungagung dan Blitar termasuk yang dilalui JLS. Pembangunan JLS telah
dimulai sejak tahun 2002. Namun, hingga tahun 2016 pembangunan JLS belum juga
selesai, terutama di wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini dikarenakan adanya
kendala pembiayaan dari pemerintah pusat yang selalu tidak sesuai target
anggaran yang seharusnya dipenuhi setiap tahun. Pemerintah pusat dinilai tidak
serius untuk menuntaskan proyek JLS dan memberikan beban kepada pemerintah Jawa
Timur atas berbagai persoalan yang muncul sebagai efek dari proyek JLS.
 |
| Pertemuan dengan Bupati Blitar, Drs. Rijanto MM., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Blitar, Pariyanto di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur |
Di tahun 2016, anggaran untuk
melanjutkan proyek pembangunan JLS khususnya di Kabupaten Blitar tidak
dianggarkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya pembangunan JLS di Kabupaten
Blitar terancam tidak bisa dilanjutkan. Hal ini terungkap pada pertemuan antara
anggota DPR RI, Dra. Eva Kusuma Sundari MA., MDE dengan Bupati Blitar, Drs.
Rijanto MM dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Blitar Pariyanto. Temuan lain yang masih
terkait dengan lalu lintas perekonomian adalah proyek pelurusan jalan
penghubungan antara Blitar dengan Malang. Jalan penghubung ini, diketahui
melewati sisi pegunungan yang berkelok-kelok dan memiliki resiko kecelakaan
besar. Untuk itulah diperlukan upaya untuk meluruskan beberapa bagian jalan dan
membenahi jembatan di sepanjang jalur Blitar – Malang.
Namun sayangnya, proyek pelurusan
jalan yang sudah berjalan tersebut mengalami kendala di pendanaan. Pada tahun
2010, bupati Blitar telah membuat surat ke Kementerian Pekerjaan Umum yang
berisikan detail engineering, akan tetapi tidak berlanjut karena adanya
perubahan struktur organisasi. Selain
JLS dan pelurusan jalan penghubung Blitar dengan Malang, permasalahan lain yang
dibahas adalah usulan untuk melakukan normalisasi sungai Bladak dan anak
sungai. Normalisasi dinilai perlu segera dilakukan karena kawasan yang dilalui
oleh aliran Sungai Bladak saat ini sering mengalami banjir. Selain
mengakibatkan kerugian lantaran rumah warga yang terendam, hal tersebut berefek
buruk pada sekitar 200 hektar lahan pertanian yang terancam gagal panen jika
terkena banjir.
7. Pertemuan dengan Petani Hortikultura di
Kawasan Agropolitan Penampihan Tulungagung
 |
|
Pertemuan dengan
Kelompok Tani “Tani Maju” di Desa Geger,
Kecamatan Sendang,, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
|
Pada tanggal 31 Maret 2016, anggota
DPR RI, Dra. Eva Kusuma Sundari MA., MDE, menggelar kegiatan Jaring Aspirasi
Masyarakat bersama dengan Kelompok Tani “Tani Maju” di Desa Geger, Kecamatan
Sendang, Kabupaten Tulungagung. Dari kegiatan dialog tersebut, berhasil
mengidentifikasi beberapa masalah yang saat ini tengah dihadapi oleh sebagian
besar kelompok tani yang ada di kawasan lereng Gunung Wilis.
Salah satu permasalahan yang
disampaikan oleh anggota kelompok tani adalah masih rendahnya harga jual sayur mayur
di pasaran. Selain itu, ada kalanya petani tidak menemukan pangsa pasar untuk
hasil panennya. Sehingga banyak sayur yang tidak terserap oleh pasar. Petani juga menghadapi
kendala sulitnya mendapat bantuan modal usaha dari bank seperti Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Tambahan modal ini akan digunakan oleh petani untuk membeli bibit,
pupuk, obat hama dan peralatan kerja untuk mengolah tanah.
8. Pertemuan
dengan Kelompok Tani Melon Kecamatan Boyolangu, Tulungagung
 | ||
|
Pertemuan dengan kelompok tani
melon,
Desa Waung, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung |
Kelompok Tani (Poktan) Berkah Tani Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebelumnya menanam tembakau beralih bertanam melon.Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. kepada Antara Jateng dalam perjalanannya dari Tulungagung menuju Yogyakarta, mengatakan bahwa petani tembakau memutuskan beralih komoditas lain karena mereka mengalami situasi yang makin memburuk.
Ketika berdiskusi dengan mereka dalam acara bertajuk “Serap Aspirasi Masyarakat”, Ketua Poktan Berkah Tani Irchani mengatakan bahwa tiadanya dukungan pemerintah untuk perlindungan dan pengembangan komoditas tembakau sehingga mutu menurun dan situasi makin buruk ketika pabrik-pabrik rokok juga memakai (hampir 50 persen) tembakau impor dari Tiongkok. “Hasil panen petani lokal tidak seluruhnya terbeli dan membusuk,” kata Irchani kepada Eva K. Sundari.
Ketika berdiskusi dengan mereka dalam acara bertajuk “Serap Aspirasi Masyarakat”, Ketua Poktan Berkah Tani Irchani mengatakan bahwa tiadanya dukungan pemerintah untuk perlindungan dan pengembangan komoditas tembakau sehingga mutu menurun dan situasi makin buruk ketika pabrik-pabrik rokok juga memakai (hampir 50 persen) tembakau impor dari Tiongkok. “Hasil panen petani lokal tidak seluruhnya terbeli dan membusuk,” kata Irchani kepada Eva K. Sundari.
 |
|
Pertemuan dengan kelompok tani
melon,
Desa Waung, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung |
 |
| Kades Waung Eko Wahoyo (dua dari kiri, depan) foto bersama anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E. (tiga dari kiri, depan) usai acara “Serap Aspirasi Masyarakat” di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur |
Meski rokok penyumbang cukai terbesar (95 persen), kata Eva, para petani tembakau penerima manfaat terendah, bahkan 0 persen di Kabupaten Blitar dari dana cukai yang dikembalikan ke daerah. “Sepatutnya ada program transisi dari pemerintah berupa alih komoditas yang bisa didanai dari cukai rokok,” kata anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) DPR RI itu. Dalam tekanan yang sulit demikian, Poktan Berkah Tani memilih beralih bertanam melon dengan sumber daya dan keterbatasan mereka sendiri. Nasib membaik, melon mereka diminati di Malaysia sehingga harga komoditas itu dalam dolar. Sementara itu, Kades Waung Eko Wahoyo meminta penguatan berupa dukungan alat pertanian cultivator (penggembur tanah) serta akses ke teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas melon sehingga bisa memperluas pasar di luar negeri. “Suatu permintaan yang sederhana dari 'korban' tekanan yang TSM (terstruktur, sistematis, masif) terhadap produk rokok yang survive tanpa bantuan negara,” kata Eva.
9. Pertemuan
dengan Komunitas Perempuan Penghayat
Hak dalam memperoleh pengakuan
status agama hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dialami
oleh para penghayat. Mayoritas penghayat yang sudah menikah tidak bisa
mencatatkan status pernikahan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya di
kantor Catatan Sipil. Akibatnya, anak-anak pasangan penghayat tidak bisa
mendapatkan akta kelahiran.
Selain itu, hak anak-anak dalam
memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan kepercayaannya juga tidak bisa
dapatkan. Lantaran banyak sekolah yang memaksa anak didiknya mengikuti
pelajaran agama yang ada di sekolah. Kekerasan secara psikologi lain yang
dialami oleh anak-anak pasangan penghayat adalah cap bahwa mereka adalah anak
di luar nikah.
 |
|
Pertemuan dengan komunitas
penghayat
di Café Kunang-Kunang,
Tulungagung |
Permalasahan-permasalahan tersebut
diungkapkan pada kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat dengan komunitas penghayat
se-Kabupaten Tulungagung di Café Kunang-Kunang. Pada kegiatan tersebut, peserta
yang hadir juga menyampaikan keinginan untuk bisa meningkatkan perekonomian
keluarga dengan membuat usaha rumahan seperti produksi keripik singkong dan
pisang yang bahan bakunya mudah diperoleh di Tulungagung. Akan tetapi untuk
bisa menghasilkan produk olahan yang berkualitas diperlukan adanya pelatihan
produksi dan juga tunjangan permodalan yang mencukupi. Pembentukan kelompok usaha ini juga
merupakan salah satu cara untuk memberikan wadah dan alternatif usaha bagi
mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kembali ke tempat asalnya. Sebab,
banyak TKI purna yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya memutuskan
untuk kembali bekerja ke luar negeri.
10. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung
 |
|
Anggota DPR RI Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E
bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tulungagung, Bapak Suharno
|
Anggota DPR RI Dra. Eva Kusuma. Sundari, M.A., M.D.E. pada masa
reses mengunjungi Kabupaten Tulungagung menyaksikan pagelaran ketoprak dengan
lakon Legenda Sumber Ece persembahan masyarakat Kecamatan Bandung.Pergelaran
tersebut, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur
VI (Kabupaten Tulungagung, Kota/Kabupaten Blitar, dan Kota/Kabupaten Kediri)
itu kepada Antara Jateng di Tulungagung, merupakan pertunjukan ke-17 dari
pagelaran rutin di Taman Budaya, berseberangan dengan Alun-Alun Kabupaten
Tulungagung.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Suharno, kegiatan itu sebagai perwujudan program kerja Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yakni pelestarian dan pengembangan budaya tradisional.“Respons positif masyarakat bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu membeludak di setiap pertunjukan, bahkan 19 kecamatan berebut giliran untuk tampil,” kata Suharno.
Eva K. Sundari mengemukakan bahwa para orang tua juga terlihat gembira karena sanggar tari dan kerawitan di kecamatan-kecamatan hidup kembali sehingga menjadi kanal positif kegiatan ekstrakurikuler bagi para siswa.Mereka juga bersaksi bahwa program tersebut termasuk pendidikan budi pekerti karena ada dampak perilaku anak-anak yang makin berunggah ungguh (tata krama/sopan santun) yang sesuai dengan agenda pembentukan karakter (character building).
Strategi yang digunakan pemkab adalah dengan membentuk unit pelayanan teknis (UPT) di kecamatan-kecamatan untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat. Sekolah-sekolah juga menggeliat dengan guru-guru yang terlibat langsung bersama murid, orang tua, dan masyarakan di setiap pertunjukan yang mewakili kecamatan mereka.“Yang menggembirakan,” lanjut Suharno, “Universitas Brawijaya mempunyai kuota untuk mengundang para siswa berprestasi di bidang kesenian tanpa tes.”
Menurut dia, kebijakan tersebut masuk akal karena ada hubungan linier antara kecerdasan kognitif dan berkesenian selain untuk menghargai kontribusi para siswa pada pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional.
Di lain pihak, Eva K. Sundari menyayangkan penghapusan UPT terkait dengan kesenian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alasan efisiensi. “Ini memukul kabupaten-kabupaten di Dapil Jatim VI yang selama ini intensitas berkesenian di sekolah dan masyarakat relatif sangat tinggi.
Pengiriman dalang-dalang bocah untuk pembinaan di Tulungagung, misalnya, salah satu yang terkena imbasnya. Sekarang ini, kata Eva, mereka harus dikirim ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.Menurut Eva, ada desakan dari komunitas seni dan guru-guru agar Pemprov Jatim membatalkan kebijakan tersebut atau mencari jalan keluar alternatif sehingga mereka tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Suharno, kegiatan itu sebagai perwujudan program kerja Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yakni pelestarian dan pengembangan budaya tradisional.“Respons positif masyarakat bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu membeludak di setiap pertunjukan, bahkan 19 kecamatan berebut giliran untuk tampil,” kata Suharno.
Eva K. Sundari mengemukakan bahwa para orang tua juga terlihat gembira karena sanggar tari dan kerawitan di kecamatan-kecamatan hidup kembali sehingga menjadi kanal positif kegiatan ekstrakurikuler bagi para siswa.Mereka juga bersaksi bahwa program tersebut termasuk pendidikan budi pekerti karena ada dampak perilaku anak-anak yang makin berunggah ungguh (tata krama/sopan santun) yang sesuai dengan agenda pembentukan karakter (character building).
Strategi yang digunakan pemkab adalah dengan membentuk unit pelayanan teknis (UPT) di kecamatan-kecamatan untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat. Sekolah-sekolah juga menggeliat dengan guru-guru yang terlibat langsung bersama murid, orang tua, dan masyarakan di setiap pertunjukan yang mewakili kecamatan mereka.“Yang menggembirakan,” lanjut Suharno, “Universitas Brawijaya mempunyai kuota untuk mengundang para siswa berprestasi di bidang kesenian tanpa tes.”
Menurut dia, kebijakan tersebut masuk akal karena ada hubungan linier antara kecerdasan kognitif dan berkesenian selain untuk menghargai kontribusi para siswa pada pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional.
Di lain pihak, Eva K. Sundari menyayangkan penghapusan UPT terkait dengan kesenian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan alasan efisiensi. “Ini memukul kabupaten-kabupaten di Dapil Jatim VI yang selama ini intensitas berkesenian di sekolah dan masyarakat relatif sangat tinggi.
Pengiriman dalang-dalang bocah untuk pembinaan di Tulungagung, misalnya, salah satu yang terkena imbasnya. Sekarang ini, kata Eva, mereka harus dikirim ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.Menurut Eva, ada desakan dari komunitas seni dan guru-guru agar Pemprov Jatim membatalkan kebijakan tersebut atau mencari jalan keluar alternatif sehingga mereka tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya.
Daftar pemberitaan:
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/04/20341881/ironis.Kepolisian.Kini.Berdiri.di.Pihak.Kelompok.Intoleran?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Tidak ada komentar:
Posting Komentar