Jumat, 06 Mei 2016

DPR diminta memantau pelaksanaan rekomendasi KKP Timor-Indonesia

Dalam rangka pengenalan tentang APHR (Asean Parliamentarians for Human Rights), anggota Board APHR Eva Sundari juga berdiskusi dengan Forum LSM Timor Leste. Pertemuan dilaksanakan Jum'at, 6/5/16 di Yayasan HAK yang diketuai Manuel Monteiro F  dan dihadiri 9 (sembilan) perwakilan LSM di Dili.
Peserta menyambut baik metode kerja APHR yang mendorong politisi anggota APHR untuk berkolaborasi dengan jaringan LSM setempat. Mereka semakin antusias ketika mengetahui bahwa APHR menggunakan Pendekatan hak Ecosoc (economic and social rights) dalam kerangka bekerja, sesuatu yang masih belum didalami oleh sebagian LSM tersebut.
Beberapa isu penting yang mereka harapkan, APHR dapat memperkaya analisis kritis mereka terkait isu Free Trade yang merupakan isu dominan dalam globalism. Mereka mengusulkan APHR dapat menyelenggarakan training bersamaan kegiatan Asian People Forum mendatang di Dili.
Meski demikian, isu tentang Hak Sipil dan Politik juga mengemuka. Jose Luis Oliveira dari LSM AJAR mengeluhkan soal implementasi rekomendasi KKP (Komisi Keadilan dan Persahabatan) antara Republik Indonesia dan Timor Leste yang tersendat karena hanya Timor Leste yang berperan aktif. DPR diminta untuk ikut mendorong percepatan implementasi rekomendasi-rekomendasi KKP.
Julius dari Yayasan AJAR juga menambahkan bahwa pada tanggal 16 Mei akan dibawa 14 anak-anak Timor Leste yang dibawa tentara RI untuk reuni dengan keluarga mereka di Timor Leste. Mereka akan menjadi tamu negara saat Perayaan Hari Kemerdekaan 20 Mei 2016 mendatang. Diperkirakan masih banyak anak-anak yang mengalami nasib sama tapi belum ditemukan oleh Tim Bersama di bawah koordinasi Komnasham dua negara bersama Kontras di Indonesia dan Yayasan AJAR di Timor Leste.
Salah seorang aktivis Yayasan HAK juga mengusulkan agar DPR mendorong kerjasama antara Pemerintah RI dan TL untuk mempermudah repatriasi anak-anak asal Timor Leste yang saat ini tinggal di wilayah RI. Dari informasi lapangan, ada dugaan birokrasi di pihak Indonesia yang amat rumit sehingga membuat masyarakat ragu untuk mendaftarkan diri untuk repatriasi ke TL.

Eva Kusuma Sundari
Anggt Komisi XI
FPDI Perjuangam - Daerah Pemilihan Jatim 6
Board Member of APHR

link terkait:
http://www.rmol.co/read/2016/05/07/245764/DPR-Diminta-Pantau-Pelaksanaan-Rekomendasi-KKP-Timor-Indonesia-
http://fajar.co.id/2016/05/07/timor-leste-keluhkan-kerjasama-dengan-indonesia-yang-kurang-lancar/
http://www.jpnn.com/read/2016/05/07/402217/Kerja-Sama-RI-Timor-Leste-Masih-Kurang-Lancar-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar