GTT-Guru
Tidak Tetap (honorer) menjadi isu di Dapil Jatim 6. Setelah menerima permintaan
untuk bertemu dari kelompok GTT dari Blitar, Tulungagung dan Kediri maka pada tanggal
25/7/13 dalam acara reses diadakan pertemuan di Tulungagung deagan para GTT.
Turut hadir Drs. Bambang Karjono. MSi,. eks kepala dinas pendidikan dan saat
ini menjabat staf ahli bupati Tulungagung bidang pendidikan untuk berdialog
dengan 67 orang perwakilan GTT sekolah swasta maupun negeri.
Dalam diskusi, para GTT Tululungagung mengharap Pemerintah Daerah Tulungagung dapat memberikan dukungan sebagaimana Pemerintah Kota Blitar. Menurut koordinator GTT Kota Blitar, Ernawati, para guru honorer mendapat tunjangan bulanan sebesar Rp 250-300 ribu per bulan dan setiap lebaran mendapat bingkisan dari APBD Kota Blitar.
Preseden di Kota Blitar tersebut digunakan acuan untuk advokasi pada hal yang sama di Kab Tulungagung. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, koord GTT Tulungagung merencanakan mencari dukungan dari DPRD Kabupaten Tulungagung. Saat ini tercatat ada sejumlah 3500 GTT Madrasah dan 5500 GTT sekolah umum.
Dari diskusi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Drs Supriyanto, MSi (2/8/13) maka diakui hal tersebut masih perlu studi mendalam. Salah satu kendala adalah soal data, karena meski sudah ada larangan perekrutan GTT baru, tetapi faktanya kepala-kepala sekolah masih melakukan hal tersebut sehingga jumlah GTT tidak ada kepastian karena terus bertambah. Meski demikian, beliau setuju bahwa para GTT layak mendapat dukungan kesejahteraan dari APBD Kab Tulungagung (3/8/13, Eva K Sundari anggt Kom 3 DPR RI, Dapil Jatim 6)
Dalam diskusi, para GTT Tululungagung mengharap Pemerintah Daerah Tulungagung dapat memberikan dukungan sebagaimana Pemerintah Kota Blitar. Menurut koordinator GTT Kota Blitar, Ernawati, para guru honorer mendapat tunjangan bulanan sebesar Rp 250-300 ribu per bulan dan setiap lebaran mendapat bingkisan dari APBD Kota Blitar.
Preseden di Kota Blitar tersebut digunakan acuan untuk advokasi pada hal yang sama di Kab Tulungagung. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, koord GTT Tulungagung merencanakan mencari dukungan dari DPRD Kabupaten Tulungagung. Saat ini tercatat ada sejumlah 3500 GTT Madrasah dan 5500 GTT sekolah umum.
Dari diskusi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Drs Supriyanto, MSi (2/8/13) maka diakui hal tersebut masih perlu studi mendalam. Salah satu kendala adalah soal data, karena meski sudah ada larangan perekrutan GTT baru, tetapi faktanya kepala-kepala sekolah masih melakukan hal tersebut sehingga jumlah GTT tidak ada kepastian karena terus bertambah. Meski demikian, beliau setuju bahwa para GTT layak mendapat dukungan kesejahteraan dari APBD Kab Tulungagung (3/8/13, Eva K Sundari anggt Kom 3 DPR RI, Dapil Jatim 6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar