RI harus berperan aktif mendorong terbentuknya skenario Peace Plan di Mesir

Semakin memburuknya situasi di Mesir harus dihentikan. Pemerintah Sementara Mesir harus segera mengajukan Peace Plan untuk diajukan ke masyarakat internasional terutama OKI, negara-megara Non Blok dan PBB demi adanya intermediator internasional antara Pendukung Mursy dan Kelompok oposisi untuk segera menyelesaikan konflik melalui dialog.

Pertama, militer Mesir harus men-stop menggunakan kekerasan dalam mengatasi konflik yg nyatanya makin memburuk dengan korban meninggal yang makin banyak. Militer juga harus dipastikan mendukung Peace Plan yang akan akan diajukan Pemerintah Sementara Mesir.

Di saat yg sama, Indonesia bisa mengusulkan pelaksanaan Summit Meeting dalam OKI, Non Blok dan UN untuk membahas Peace Plan Mesir. Summit metting tersebut juga harus berhasil menunjuk utusan khusus masing-masing organisasi untuk mengawal Peace Plan berikut Road Map untuk Rekonsiliasi/Islah antara pihak-pihak yang bertikai di Mesir. 

Peran aktif RI tersebut sesuai amanat konstitusi yang mengharuskan RI menjaga perdamaian dunia selain mencegah Mesir menjadi negara gagal. Indonesia mempunyai legitimasi kuat untuk menginisiasi Peace Plan di Mesir mengingat pengalaman RI sendiri dalam menggulirkan reformasi. Saatnya Indonesia membalas hutang ke Mesir sebagai negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 
(16/8/13, Eva K Sundari, President of Asean Parliamentarian for Human Rights - APHR)