Para perempuan tersebut terhimpun dalam W20 (women 20), yang diharapkan dapat berfungsi sebagai partner organisasi para pemimpin G20 sebagaimana B20 (kel business) dan T20 (technocrats/akademia).
Sebagai organisasi baru (3th), W20 masih menghadapi tantangan untuk bisa berperan effective sebagai lobbyist atau bahkan menjadi kel penekan (pressure group) agar bisa mempengaruhi resolusi-resolusi dalam pertemuan pemimpin G20.
Kerisauan W20 beralasan karena kebijakan G20 kurang merespon isu ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ataupun isu sustainable development yang kental berwajah perempuan. Hal ini dikonfirmasi oleh adanya data gender gap terkait labour force, employment, infrastructure, education dll. W20 berharap bisa 'mengenderkan' kebijakan ekonomi makro, keuangan, perbankan atau kebijakan pembangunan umum lainnya.
Claudia Grobe Legee, dari Asosiassi Business Women German dan wakil ketua W20 mengingatkan supaya W20 fokus di beberapa prioritas saja sehingga bisa masuk ke concern utama para pemimpin G20 yang fokus ke pertumbuhan ekonomi. Eva Sundari menambahkan agar W20 menyusun aksi agar isu pertumbuhan berkualitas yang sudah jadi komitmen para pemimpin G20 tidak menjadi sekedar retorika.
Isu ini bisa jadi agenda politik W20 sekaligus untuk alat monitoring dan evaluasi para pemimpin G20. Ini juga harusnya menjadi agenda kerja kaukus-kaukus perempuan termasuk di Indonesia karena tidak ada strategi pemberdayaan perempuan yang lebih efektif dari pemberdayaan ekonomi di masa perubahan yang sangat cepat yang dipicu perkembangan teknology informasi yang super cepat juga.
London, 11/7/16, Eva Sundari angg Kom XI FPDIP DPR RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar