EVA SUNDARI : "NEGARA JANGAN MENDISKRIMINASI KEYAKINAN SESEORANG"

Jakarta-Kluget.com, Statment Mendagri agar pemda-pemda merangkul FPI ternyata mengundang pro dan kontra seperti,"Diskriminasi terlembaga oleh Negara terhadap kelompok WNI penghayat kepercayaan,"ujar Eva Kusuma Sundari anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDIP. Eva menuturkan permasalahan yang timbul dalam memilih keyakinan beragama.

Tenry Bibi,"kami merasa sedang dijajah di tanah air sendiri," inilah celoteh keluhan terhadap kelompok WNI penghayat kepercayaan dari Tolotang, Sidrap, Sulsel. 15 ibu-ibu perwakilan dari 12 keluarga penghayat dalam pengaduanya ke Fraksi PDIP, Selasa (29/10/2013). Di bawah koordinasi ANBTI (Aliansi Bhinneka Tunggal Ika) dipimpin ketua ANBTI langsung Nia Syarifudin, mengeluh bentuk 'penjajahan' itu terlembaga dan bermula dari pencantuman identitas agama di KTP. Ketidak kompakan antara peraturan yang sudah di putuskan MK mengenai Negara tidak berhak membatasi 6 agama resmi (2009) dengan praktek di lapangan dalam pembuatan KTP dan E-KTP terlihat dari agama-agama lokal tidak diakomodasikan atau sama saja dengan disetrip.

Permasalahan mulai muncul karena tanda 'strip' bermakna jamak. Permaslahan tersebut bermulai dari pengakuan Ibu Dian Jeani,Sapto Darmo, Surabaya menceritakan bagaimana anak-anak penghayat di olok-olok sebagai kafir ketika menjelaskan sebagai penganut penghayat, karena sekolah setempat tidak menyediakan pelajaran agama penghayat, maka anak-anak penghayat dipaksa ikut pelajaran Agama Islam yang merupakan agama resmi di negara.

Beda halnya lagi di Jambi, para penganut agama lokal/penghayat di 'sesat' kan oleh ormas agama setempat dan rawan jadi sasaran kekerasan baik simbolik maupun fisik seperti yang sudah terjadi di Jabar. para penghayat merasa berada diposisi rawan karena tidak terlindungi secara hukum walau di UUD pasal 29 dijamin hak beragama mereka, ketika dihadapkan dengan ormas-ormas agama yang anti pluralitas.

Dalam hal permasalahan ini ibu-ibu mengeluhkan statement mendagri agar pemda-pemda merangkul FPI. Para penghayat merasa diumpankan ke ormas-ormas pelaku kekerasan yang dalam strateginya mempolitisasi agama. 

(Laporan Anjar S) 

http://kluget.com/hukum/eva-sundari-negara-jangan-mendiskriminasi-keyakinan-seseorang.html