Perda-perda yang diskriminatif tersebut misalnya pembatasan waktu dan ruang perempuan untuk bergerak berujung pada tingkat kesejahteraan ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki sehingga rendah pula modalitas para perempuan. Di tingkat nasional, penetapan minimum umur perempuan untuk menikah yaitu 16th akan tetap menjadi penyumbang terbesar angka kematian ibu melahirkan dan tentu saja penyebab rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja.
Eva Sundari menawarkan Pancasila sebagai prinsip-prinsip nilai dalam mengembangkan demokrasi di negara muslim krn kekuatan Pancasila yang sangat Islami dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi universal. Jika Pancasila bisa menjadi penangkal radikalisme di Indonesia yang mayoritas muslim, tentu bisa digunakan di negara-negara Islam yg sedang berkonflik maupun punya potensi konflik karena konflik atau perang saat ini hanya terjadi antar muslim sendiri.
Kekuatan Pancasila adalah sifat inclusive karena masing-masing sila saling melengkapi sehingga bisa menciptakan perilaku tolerans dalam masyarakat yang majemuk. Sehingga, menjadi solusi bagi adanya global trend dari radikalisme yang dipicu dari sikap dan mentalitas intoleransi yang ekslusif dan dapat berujung pada perilaku terorisme.
Dalam panel tersebut ada beberapa narsum dari negara-negara lain yaitu Nurul Izzah Anwar (Parliament Malaysia), Reem Abu Hassan (bekas Mensos Jordan), Yoriko Kawaguchi (eks MP Jepang), Zahra Saeedi Mobarak (Parliament Iran) dan dimoderatori Ima Abdulrachim dari Habibie Institute. Panel tersebut adalah bagian dari Konperensi dari The Third World Forum for Muslim Democrats di Tokyo, tgl 24-25 Nov 2016.
Tokyo, 25/11/16,
Eva Sundari
Board APHR dan anggt Kaukus Pancasila, FPDIP DPR RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar