"FPI ormas tidak punya badan hukum, pelanggar hukum, pengusung khilafah, pro kekerasan tidak patut diberikan disposisi kepada pemda-pemda," ujar Eva dalam pesan eletronik yang diterima pesatnews.com, Kamis (24/10/2013) malam.
Eva pun menyindir mendagri agar sekalian disarankan pemda kerjasama dengan gang motor saja.Toh, pada kenyataannya sama-sama berwatak premanisme.
Dalam pandangan politisi PDI Perjuangan ini, mendagri tampaknya ketakutan.Teror FPI yang melakukan pengrusakan kantor Kemendagri berdampak efektif.
"Tampak pula mendagri stress soal DPT yang tak kunjung beres sehingga bersiasat memperalat FPI yang gerombolan karena tidak terdaftar di Kesbangpol dengan kata lain ilegal. Perlu dibubarkan itu sebagai pengalihan. Kasihan FPI, kasihan pemda, kasihan rakyat yang pro konstitusi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI). Dalam pembangunan daerah, kata Gamawan, kepala daerah seharusnya tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.
"Kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Iya kan? Kerja sama untuk hal-hal yang baik," ujar Gamawan, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013, di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Dikatakan Gamawan, kepala daerah bekerja sama dengan ormas berdasarkan sifat kekhususannya. "Jadi mari kita jalin kerja sama. Jadi posisinya itu tidak kita anggap sebagai suatu ormas yang terkesan berbeda. Tapi ini mitra kita. Kita manfaatkan secara maksimal," tambah mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar